JAKARTA, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan gerakan strategis dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem.
Wamensos menilai, Sekolah Rakyat juga dapat mengubah pola pikir masyarakat penerima bantuan sosial supaya memiliki harapan baru untuk kemajuan bangsa.
“Ini bukan sekadar bangun gedung sekolah. Ini membangun harapan. Waktu kita sosialisasi di Temanggung, seorang ibu sampai menangis di depan Pak Menteri Sosial. Bukan karena sekolahnya megah, tapi karena anaknya yang dulu putus sekolah sekarang punya harapan lagi,” kata Agus, dalam acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/5/2025).
Ia menegaskan Kementerian Sosial saat ini memikul tiga tugas utama yang saling terkait.
Baca juga: Agus Jabo: Kemensos Hanya Usulkan, Keputusan Gelar Pahlawan Soeharto di Istana
Pertama, memastikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kedua, melaksanakan program-program Kemensos, dari perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, sampai pemberdayaan sosial.
Ketiga, membangun Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat sebagai bentuk respons langsung dari pemerintah terhadap kebutuhan mendesak masyarakat miskin dan miskin ekstrem terhadap akses pendidikan yang setara.
Hal ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mewajibkan semua kementerian dan lembaga menyusun program berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca juga: Aktivis 98 Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Wamensos Agus Jabo: Semua Aspirasi Kita Dengar
Data ini menjadi peta jalan dalam intervensi kemiskinan, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kita tahu sekarang ada sekitar 24 juta orang miskin, 3,17 juta di antaranya miskin ekstrem. Mayoritas dari mereka buruh tani di pedesaan, penghasilan cuma 1,5 sampai 2 juta sebulan, harus ngidupin 4-6 orang. Gimana mereka mau nyekolahin anak?” kata Agus.
Ia menilai, untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari transformasi besar Kemensos dari program pasif ke arah pemberdayaan aktif.
“Sekolah Rakyat ini tidak bisa jalan sendiri. Harus ada kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dunia usaha, maupun masyarakat sipil. Tanpa itu, semangat pemberdayaan tidak akan tumbuh berkelanjutan,” ucap dia.
Agus menuturkan, ke depannya, program berbasis bantuan sosial sekaligus dapat membantu masyarakat keluar dari zona nyaman.
“Saya tidak ingin bangsa ini mentalnya mental inlander. Kita bangsa besar. Harus berani bermimpi besar dan bangkit. Berdaya itu artinya produktif. Kalau dia mau kerja, kasih lapangan kerja. Mau usaha, kasih lapangan usaha,” ujar dia.
