JAKARTA, Bupati Tapanuli Tengah yang juga aktivis ’98, Masinton tak setuju dengan usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto.
Menurutnya, usulan tersebut tak sejalan dengan semangat reformasi pada 1998 yang memperjuangkan demokrasi. Karenanya, ia meminta agar usulan tersebut tak diteruskan lagi.
“Maka ketika muncul polemik pemberian gelar, ya menurut saya jangan diteruskan (usulan Soeharto-nya),” ujar Masinton saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).
Baca juga: Kemensos Masih Pelajari Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengatakan, sejarah masih terus berjalan semenjak reformasi pada 1998.
Ia pun mengajak seluruh aktivis ’98 untuk merenungkan secara bersama-sama perihal gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
“Kalau Pak Harto diberikan gelar pahlawan, nah terus yang aktivis yang memperjuangkan gerakan pada saat itu berarti pengkhianatan?” ujar Masinton.
Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jane Rosalina mengungkapkan bahwa 30 lembaga internasional menolak usulan agar Soeharto menerima gelar pahlawan nasional.
Penolakan itu berupa joint statement dan penandatanganan oleh 30 lembaga internasional yang tak setuju Soeharto ditetapkan menjadi pahlawan nasional.
“Kami juga mendapat dukungan dari masyarakat internasional untuk menolak gelar pahlawan kepada Soeharto berupa joint statement yang sudah ditandatangani. Setidaknya ada 30 lembaga internasional yang menandatangani dan juga sudah kami serahkan,” ujat Jane saat menemui Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial pada Kamis (15/5/2025).
Baca juga: Aktivis Demo Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Mensos Janji Terima Masukan
Kontras yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas) menyerahkan tiga dokumen penolakan kepada Mensos.
Dokumen tersebut berisi rujukan hukum dan argumentasi penolakan usulan Soeharto menerima gelar pahlawan nasional.
“Kami berharap usulan penolakan juga dari masyarakat itu dapat dipertimbangkan,” ujar Jane.
Dalam pertemuan tersebut, Syaifullah sebagai Mensos terbuka dengan masukan dari masyarakat terkait usulan Soeharto menerima gelar pahlawan nasional.
Baca juga: Prabowo: Soeharto Tak Mau Berkuasa dengan Senjata
Ia mengatakan, timnya yang terdiri dari akademisi, sejarawan, dan tokoh masyarakat pasti akan mempertimbangkan semua pendapat yang masuk.
“Kementerian Sosial menerima masukan melalui prosedur normal, dari masyarakat ke pemerintah daerah dan akhirnya ke pusat,” ujar Syaifullah.
