Tingkat Hunian 96 Persen Hotel di Jakarta Menurun dan Dibayangi Ancaman PHK, Apa Respons PHRI?

Jakarta – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DK Jakarta menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi industri hotel dan restoran di Jakarta yang menunjukkan tren menurun, terutama pada triwulan pertama tahun 2025. Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DK Jakarta, Sutrisno Iwantono, mengungkapkan bahwa industri ini tengah menghadapi tekanan berat dari berbagai sisi.Berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan Badan Pimpinan Daerah PHRI DK Jakarta) pada April 2025 terhadap anggotanya, ditemukan bahwa 96,7 persen hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian pada triwulan-I 2025.Menurut Sutrisno, faktor yang menyebabkan kondisi industri ini kian memburuk adalah penurunan tingkat hunian dan pendapatan. Menurutnya, momok utamanya ialah sebab segmen pasar pemerintahan yang kian susut akibat kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah. Bahkan, 66,7 persen responden menyatakan hal yang sama.”Mungkin porsinya kalau dilihat dari responden, 66,7 persen menyebutkan bahwa penurunan tertinggi dari segmen pasar pemerintahan. Artinya, sektor pemerintahan itu masih menjadi motor penggerak untuk perhotelan,” terang Sutrisno dalam konferensi pers PHRI DK Jakarta yang digelar online, Senin (26/5/2025).Penurunan okupansi dari pasar pemerintahan ini dinilai makin memperburuk kinerja industri hotel, karena makin membuat ketergantungan industri terhadap wisatawan domestik. Hal ini terjadi karena kontribusi wisatawan mancanegara (wisman) terhadap kunjungan ke Jakarta juga masih tergolong sangat kecil.Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2023, rata-rata persentase kunjungan wisman hanya mencapai 1,98 persen per tahun jika dibandingkan dengan wisatawan domestik. “Kondisi ini mencerminkan kurang efektifnya strategi promosi dan program pemerintah dalam mendatangkan wisatawan mancanegara, khususnya ke Jakarta,” jelasnya.Selain itu, PHRI menyampaikan bahwa pelaku usaha hotel dan restoran dihadapkan dengan kenaikan biaya operasional. Mulai tarif air dari PDAM yang mengalami kenaikan hingga 71 persen dan juga harga gas yang melonjak 20 persen. Ada lagi, pelaku usaha hotel dan resto juga dihadapkan dengan kerumitan regulasi dan sertifikasi.”Pelaku industri juga dihadapkan pada tantangan administratif berupa regulasi dan sertifikasi yang dinilai rumit dan memberatkan. Banyaknya jenis izin yang harus dipenuhi, seperti izin lingkungan, sertifikat layak fungsi, hingga perizinan minuman beralkohol, yang butuh banyak biaya,” ucap Sutrisno.”Selain itu, proses birokrasi yang panjang, duplikasi dokumen antarinstansi, serta biaya yang tidak transparan dinilai menghambat kelangsungan usaha,” sambungnya.Dengan kondisi yang semakin mencekik ini, sebanyak 70 persen pemilik hotel yang disurvei BPD PHRI DK Jakarta menyatakan akan berpotensi melakukan pengurangan jumlah karyawan alias Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Mereka memprediksi akan melakukan PHK karyawan sebanyak 10-30 persen.Selain itu, 90 persen responden berpotensi melakukan pengurangan daily worker dan 37,7 persen responden akan melakukan pengurangan staf. Beban ini diperberat dengan kenaikan tahunan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tercatat meningkat hingga 9 persen di tahun ini.Menanggapi situasi ini, BPD PHRI DK Jakarta mendorong pemerintah untuk segera mengambil lsejumlah-langkah strategis. Setidaknya ada lima usulan dari PHRI Jakarta, yaitu:1. Pelonggaran kebijakan anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat.2. Peningkatan promosi pariwisata yang lebih terarah dan berkesinambungan.3. Penertiban akomodasi ilegal yang merusak pasar dan tidak memiliki izin resmi.4. Peninjauan kembali terhadap kebijakan tarif air, harga gas industri, dan UMP sektoral.5. Penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi, termasuk mengintegrasikan sistem antarinstansi agar lebih efisien dan transparan.PHRI DKI Jakarta berharap pemerintah dapat merespons secara cepat dan tepat terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. Industri hotel dan restoran tidak hanya berperan penting dalam perekonomian, tetapi juga menjadi wajah pariwisata Jakarta di mata nasional maupun internasional. Dukungan nyata dari pemerintah akan menjadi kunci bagi kebangkitan sektor ini sebagai penggerak utama ekonomi Jakarta.