Ternyata Pengusaha yang Usulkan Stimulus BSU Rp 150 Ribu

Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengaku bahwa dirinya terlibat dalam rapat terbatas (rakortas) pemerintah yang membahas enam program stimulus ekonomi, termasuk rencana penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja dan guru honorer mulai Juni 2025.“Iya (ikut rakortas),” ujar Shinta saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, ditulis Kamis (29/5/2025).Dalam rapat tersebut, Apindo turut mengusulkan skema BSU dengan nominal Rp 150 ribu per bulan selama dua bulan, yakni untuk periode Juni hingga Juli 2025.”Iya (Apindo yang mengusulkan BSU nominal Rp 150 ribu),” ujarnya.Meski demikian, Shinta mengungkapkan bahwa belum ada pembahasan rinci terkait total anggaran yang akan digunakan untuk program tersebut. Ia menyebut bahwa Apindo lebih menekankan pada dua hal utama dalam rapat tersebut, yaitu vitalisasi industri padat karya serta menyesuaikan stimulus dengan kondisi ekonomi terkini.“Saya engga ini anggarannya, cuma prinsipnya kita udah memintakan waktu itu kita memang mencoba dua hal vitalitasi industri padat karya, jadi sudah ditanyakan apa kira-kira stimulus dan insentif yang bisa diberikan. Kemudian yang kedua juga dari sisi melihat kondisi ekonomi saat ini,” jelasnya. Namun, Shinta mengingatkan bahwa pihaknya masih perlu melakukan evaluasi lebih lanjut, terutama terkait efektivitas bantuan yang dinilai cukup kecil untuk memenuhi kebutuhan pekerja.“Saya rasa kami mengapresiasi lah Pemerintah mendorong ini Cuma kita masih mengevaluasi dari segi kalkulasi nanti seperti apa dampaknya Karena ada beberapa yang memang jumlahnya sangat kecil ya,” ungkapnnnya.Ia menegaskan, Apindo tetap mendukung inisiatif pemerintah, namun masih menunggu kejelasan lebih lanjut terkait implementasi dan rincian data penerima.”Jadi, apakah itu benar-benar bisa membantu gitu Jadi prinsipnya iya, kami jelas mendukung. Tapi nanti dari segi implementasinya seperti apa. Nah itu kami masih buat hitung-hitungannya juga Karena waktu itu kan jumlahnya itu belum ini kan Baru-baru dikeluarkan,” pungkasnya. Sebelumnya, Shinta menyoroti menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Data yang dikantonginya mencatat, pada 2019-2024 jumlah kelas menengah turun sebanyak 9,5 juta orang.Dia kembali mewanti-wanti pelaksanaan paket kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat itu perlu dijalankan secara terukur.”Efektivitas program perlu disertai eksekusi yang tepat waktu dan terkoordinasi, agar dampaknya benar-benar terasa dalam kuartal II dan III yang menjadi periode penentu pemulihan pertumbuhan tahun ini,” tandasnya.