SUMBAWA, Warga menggelar aksi demonstrasi di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), NTB, Senin (26/5/2025).
Dalam orasinya, massa menuntut dicabutnya moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Aksi ini juga menagih janji politik Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.
Tokoh politik dari Partai Gelora itu disebut pernah berjanji saat kampanye Pemilu Presiden untuk berjuang demi PPS.
“Kami datang menyuarakan aspirasi agar Presiden Prabowo Subianto mencabut moratorium DOB untuk pembentukan PPS,” kata Muhammad Sahril Amin, Ketua Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S), saat ditemui pada Senin (26/5/2025).
Baca juga: Massa Tuntut Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, Menteri Hukum: Saya Siap Kawal
Ia menyampaikan bahwa kedatangan massa aksi juga menuntut janji politik Fahri Hamzah karena dianggap sering menyebut pembentukan PPS dalam setiap orasi politiknya, tetapi hal itu tak kunjung terealisasi.
Aksi demonstrasi jilid III ini merupakan bentuk tuntutan kepada pemangku kebijakan, terutama tokoh-tokoh Sumbawa yang ada di Jakarta.
“Fahri Hamzah ini sering berjanji kepada kami karena tetap menyebut PPS dalam setiap orasi politiknya. Fahri Hamzah sering mengatakan, setahun setelah Presiden Prabowo menang, dipastikan PPS ini terbentuk. Nah, kalimat itu yang kita tuntut,” ujar Sahril.
Ia menyebut, sudah 25 tahun warga Pulau Sumbawa menunggu pembentukan PPS tersebut.
Menurut dia, PPS ini sudah lama akan dibentuk, tetapi ternyata tidak diprioritaskan.
“Pembentukan PPS ini sudah lama kita tunggu, maunya sekarang kita tuntut lagi Presiden agar segera mencabut moratorium DOB tersebut, DPR, DPRD Provinsi, Wakil Menteri Fahri Hamzah, dan Gubernur NTB M Lalu Iqbal,” ujarnya.
Baca juga: Ribuan Warga Gelar Aksi Tuntut Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, Ancam Blokade Pelabuhan
Menurut dia, administrasi dan persyaratan lainnya sudah lengkap, tetapi hingga saat ini moratorium DOB tersebut belum bisa dicabut.
“Padahal secara administrasi sudah selesai dan persyaratannya sudah lengkap, makanya kita tuntut Presiden,” ucapnya.
Ia berharap kepada pemerintah provinsi dan pusat untuk segera mencabut moratorium DOB untuk PPS ini, dan semoga orasi yang dilakukan didengar oleh pemerintah pusat.
Massa aksi demonstrasi jilid III pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) melumpuhkan jalan di Pelabuhan Poto Tano.
