Suriah Sambut Baik Pelonggaran Sanksi dari AS

Damaskus – Pemerintah Suriah menyambut pelonggaran sanksi oleh pemerintahan Presiden Donald Trump sebagai langkah positif yang dapat meringankan krisis kemanusiaan dan ekonomi di negara yang telah dilanda perang selama lebih dari satu dekade. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Suriah dalam pernyataannya pada Sabtu.Dalam pernyataan tersebut, Damaskus menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan pihak mana pun yang ingin menjalin hubungan dengan Suriah, selama tidak ada campur tangan dalam urusan dalam negeri negara tersebut.Pelonggaran sanksi ini diumumkan oleh pemerintahan Donald Trump pada Jumat sebagai langkah awal dalam memenuhi janji untuk mencabut sanksi yang telah membebani Suriah selama puluhan tahun. Pemerintah Amerika Serikat memberikan pengecualian luas dari sanksi ekonomi, yang menjadi sinyal perubahan kebijakan terhadap negara yang telah terpuruk akibat perang saudara selama 14 tahun terakhir.Thomas Barrack, Duta Besar AS untuk Turki sekaligus utusan khusus untuk Suriah, mengunjungi Turki dan bertemu dengan Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa serta Menteri Luar Negeri Suriah. Dalam kunjungan tersebut, Barrack mengatakan bahwa Presiden al-Sharaa menyambut baik langkah cepat Washington mencabut sanksi.”Presiden Trump ingin menciptakan peluang bagi rakyat Suriah, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk berkembang,” ujar Barrack, dikutip dari laman AP, Minggu (25/5/2025).Ia menambahkan bahwa penghentian sanksi ini tidak akan mengganggu tujuan utama AS, yakni kekalahan total terhadap kelompok Negara Islam (ISIS). Menurutnya, pelonggaran sanksi justru membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik bagi warga Suriah.Barrack juga memuji langkah-langkah Presiden al-Sharaa dalam menindak terorisme, termasuk penanganan terhadap pejuang asing ISIS, hubungan dengan Israel, serta pengelolaan kamp dan pusat penahanan di Suriah timur laut—daerah yang saat ini berada di bawah kendali Pasukan Demokratik Suriah yang didukung AS dan dipimpin oleh kelompok Kurdi.Departemen Luar Negeri AS secara resmi mencabut sanksi yang diberlakukan oleh Kongres sejak tahun 2019 untuk jangka waktu enam bulan. Sementara itu, Departemen Keuangan menangguhkan penerapan sanksi terhadap individu dan entitas Suriah, termasuk Bank Sentral Suriah.Sanksi tersebut sebelumnya dikenal sebagai Undang-Undang Caesar untuk Perlindungan Warga Sipil Suriah. Tujuannya adalah untuk menekan pemerintah Suriah dan mencegah pihak luar bekerja sama dengan mereka dengan cara memotong akses ke sistem keuangan global. Salah satu dampak utamanya adalah penghentian proyek-proyek rekonstruksi pascaperang.Meskipun pencabutan sanksi ini bersifat sementara, selama 180 hari, masih ada kekhawatiran bahwa sanksi bisa kembali diberlakukan sewaktu-waktu, membuat investor tetap berhati-hati. Pemerintah Trump menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk menghapus seluruh sistem sanksi terhadap Suriah. Sanksi sebelumnya dikenakan terhadap keluarga Assad karena keterlibatan mereka dalam milisi yang didukung Iran, pengembangan senjata kimia, dan pelanggaran hak asasi manusia.Saat melakukan kunjungan ke kawasan Timur Tengah awal bulan ini, Presiden Trump mengatakan bahwa pencabutan sanksi adalah bagian dari upaya memberikan peluang kepada pemerintah sementara di Suriah untuk bertahan dan membangun kembali negara mereka.Warga Damaskus, Nael Kaddah, menyambut gembira kebijakan baru ini. Ia berharap pelonggaran sanksi dapat menghidupkan kembali perekonomian. “Sekarang warga bisa menerima transfer uang dari mana saja di dunia tanpa dibebani komisi besar seperti dulu,” katanya.Kementerian Luar Negeri Suriah juga menekankan pentingnya dialog dan diplomasi sebagai jalan terbaik untuk membangun hubungan yang adil dan stabil, baik di kawasan maupun di panggung global.”Fase berikutnya bagi Suriah adalah masa rekonstruksi dan pemulihan, demi mengembalikan posisi alami negara ini di kawasan dan dunia internasional,” demikian bunyi pernyataan tersebut.