Home / REGIONAL / Sudah 16 Tahun Jadi Honorer Gaji Tak Sampai UMP, Malah Sering Telat Dibayar

Sudah 16 Tahun Jadi Honorer Gaji Tak Sampai UMP, Malah Sering Telat Dibayar

JAMBI, KOMPAS.com – Ratusan tenaga honorer di Provinsi Jambi melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (20/5/2025). Mereka menuntut kesejahteraan dan mendesak kepastian pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.

Aksi ini mencerminkan kompleksitas persoalan tenaga honorer di daerah, mulai dari keterlambatan pembayaran gaji hingga usia yang hampir memasuki masa pensiun tanpa kejelasan status.

“Saya sudah 16 tahun menjadi tenaga honorer di sekolah. Gaji cuma sejuta sebulan, dan pembayarannya kadang tiga bulan sekali,” kata TN saat ditemui di lokasi aksi.

Baca juga: Ratusan Honorer Demo di DPRD Jambi, Gaji Rp 1 Juta Bikin Tak Berani Menikah

TN berharap pemerintah dan DPRD dapat bekerja sama untuk memperjuangkan kesejahteraan honorer. Salah satu tuntutan massa adalah agar gaji tenaga honorer disesuaikan dengan upah minimum provinsi (UMP), yaitu sebesar Rp3,25 juta per bulan.

Dengan usianya yang kini menginjak 54 tahun, TN mendesak agar proses pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu segera dilakukan, sebelum dirinya memasuki masa pensiun.

Hal senada disampaikan oleh CH, honorer yang telah bekerja 16 tahun di dinas pertanian. Usianya hampir 50 tahun, sementara ia masih harus membiayai dua anaknya yang masih sekolah.

Dengan gaji Rp1,5 juta per bulan yang kerap terlambat dibayarkan hingga lebih dari tiga bulan, CH mengaku kesulitan mencukupi kebutuhan hidup.

“Pemerintah jangan hanya memanfaatkan tenaga dari honorer, tetapi juga memikirkan persoalan kesejahteraan yang merupakan hak setiap warga negara,” ujarnya.

Aksi kali ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan para honorer. Sebagian dari mereka mengaku mendapat tekanan dari atasan agar tidak ikut aksi.

Karena itu, dalam penyampaian aspirasinya di depan DPRD, perwakilan massa berkali-kali menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah demo, melainkan diskusi bersama wakil rakyat.

Sejak pukul 10.00 WIB, halaman Kantor DPRD Provinsi Jambi telah dipenuhi massa yang menyuarakan tuntutan terkait persoalan ketidakadilan dalam kesejahteraan honorer.

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *