JAKARTA, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Ace Hasan Syadzily mengingatkan bahwa pendekatan militer bukanlah solusi untuk setiap persoalan perilaku anak.
“Tidak semua bisa diselesaikan secara, dalam tanda kutip, pendidikan militer,” ujar Ace saat ditemui di Kantor Lemhannas, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Ace menyampaikan itu menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang mengirimkan anak-anak bermasalah ke barak militer sebagai bentuk pembinaan.
Baca juga: Gubernur Jateng Tolak Barak Militer untuk Siswa Nakal, Wali Kota Semarang Justru Tertarik
Ace menegaskan, pendidikan militer sejatinya ditujukan untuk individu-individu terbaik yang dipersiapkan menjadi pemimpin dan penjaga negara.
“Saya ingin mengatakan bahwa pendidikan militer itu bukan untuk pendidikan bagi anak-anak yang nakal, pendidikan militer itu diikuti oleh orang-orang yang terpilih dan terbaik,” tegas dia.
Ia menekankan bahwa wibawa dari pendidikan militer tetap harus dijaga.
Menurutnya, pendidikan ala militer memang diarahkan untuk membentuk kedisiplinan hingga patriotisme. Namun selain itu juga ada aspek akademik, emosional serta kepemimpinan.
Baca juga: Dedi Mulyadi Menangis Saat Pulangkan 273 Pelajar dari Barak Militer: Banyak yang Meragukan
“Jadi kami menyampaikan bahwa sebaiknya terkait dengan kebijakan tersebut, tentu harus dilihat dalam perspektif yang komprehensif, yang lebih holistik. Bahwa penyelesaian anak-anak yang bermasalah secara perilaku, itu harus dilihat secara utuh. Tidak boleh misalnya setiap ada orang atau anak-anak yang bermasalah langsung dimasukkan ke militer,” tegas politikus Partai Golkar ini.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Jabar bekerja sama dengan TNI untuk membina siswa-siswi yang dianggap bermasalah ke barak militer.
Sebanyak 273 siswa, sebelumnya telah mengikuti pendidikan militer di barak militer Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Baca juga: Yasonna Laoly Nilai Kebijakan Anak Sekolah Dikirim ke Barak Bikin Curiga Banyak Orang
Hari ini, mereka semua rencananya selesai menjalankan pendidikan tersebut.
Program ini merupakan bagian dari penanganan siswa bermasalah di Jawa Barat yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
