JAKARTA, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, persoalan yang dihadapi anak-anak tidak akan bisa ditangani dengan baik, jika Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terlalu mengritik kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer.
“Kalau KPAI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tidak akan bisa menyelesaikan problem (anak yang bermasalah),” kata Dedi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Dedi mengusulkan agar KPAI terjun langsung untuk mengatasi masalah yang dihadapi anak-anak remaja. Menurutnya, banyak anak remaja bermasalah di Jawa Barat, sehingga KPAI bisa ambil bagian untuk membantu.
“Yang harus dilakukan KPAI-nya adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, problem di sekolahnya yang akhirnya mengarah pada tindak kriminal,” ujarnya.
Baca juga: Datangi KPK, Dedi Mulyadi Bahas Efisiensi Anggaran Pendidikan hingga Perjalanan Dinas
Dedi mengaskan, bakal tetap melanjutkan kebijakan mengirim pelajar ke barak.
Dia mengatakan, akan ada 273 siswa yang akan menyelesaikan pembinaan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Selasa (20/5/2025).
“Setelah itu nanti ada angkatan baru lagi. Nanti mungkin kalau dari 1.000 atau 1.500 atau 2.000 yang nanti atau 5.000, kalau terkoneksi dengan kabupaten-kota mungkin 15 ribu sampai 20 ribu yang dikelola oleh kita,” tuturnya.
“KPAI mau ambil berapa?” ucap dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, mengungkapkan adanya temuan bahwa pelajar yang dikirim ke barak militer bukan atas rekomendasi psikolog profesional.
Jasra mengatakan, anak-anak yang dikirim untuk mengikuti program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa besutan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ini berangkat dari rekomendasi guru bimbingan konseling (BK).
Baca juga: Normalisasi Ciliwung Dimulai Lagi, Pengadegan-Cawang-Cililitan Jadi Prioritas
“Program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional. Yang jadi temuan kita melainkan hanya rekomendasi guru BK,” kata Jasra dalam konferensi pers melalui Zoom, Jumat (16/5/2025).
Temuan lainnya, terdapat tiga sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Purwakarta yang bahkan tidak memiliki guru BK.
Sebab itu, KPAI mempertanyakan, atas dasar rekomendasi siapa anak-anak ini dipilih untuk mengikuti program di barak militer.
“Itu jadi pertanyaan kami, rekomendasi ini siapa yang melakukan? Ini tentu harus dilihat lebih jauh sehingga kita bisa merekomendasikan psikolog yang profesional,” kata dia.
Berdasarkan hasil wawancara di barak militer Purwakarta dan Lembang, ditemukan bahwa perilaku menyimpang anak dipengaruhi kurang optimalnya pengasuhan di lingkungan keluarga.
