Sahroni NasDem Sebut Penyitaan Rp11,8 Triliun oleh Kejagung Bisa Maksimalkan Program untuk Rakyat

Jakarta Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penyitaan pada tingkat penuntutan terhadap uang senilai Rp11.880.351.802.619 terkait perkara tindak pidana korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022, yang berasal dari Wilmar Group.Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyebut langkah ini merupakan bukti nyata bahwa Kejagung bekerja secara maksimal dalam memberantas korupsi.”Komisi III memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Agung, ini baru top. Ini adalah prestasi besar dalam sejarah pemberantasan korupsi kita. Penindakannya berjalan, dan kerugian negaranya dikembalikan dalam jumlah yang sangat signifikan,” jelas dia dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).Menurut Politikus NasDem ini, jika langkah seperti ini terus berlanjut dan menjadi standar pemberantasan korupsi Indonesia, dirinya yakin arah penegakkan hukum ke depan sangat cerah.”Dan uang sitaannya bisa dikembalikan untuk memaksimalkan program-program rakyat,” jelas dia.Sebab menurut Sahroni, dengan uang sebanyak itu, negara bisa mengadakan dan memaksimalkan program yang jelas bermanfaat bagi rakyat.”Bayangkan, triliunan rupiah kembali ke kas negara. Jumlah sebesar ini sangat berarti bila dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif dan berdampak langsung ke masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, atau program bantuan sosial. Jadi ini bukan hanya prestasi bagi Kejagung, tapi juga kemenangan bagi rakyat,” pungkasnya.Ketua Umum Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Ipong Hembing Putra, mengapresiasi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berhasil melakukan penyitaan sebesar Rp11,8 triliun dari Wilmar Group terkait kasus tindak pidana korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022.Menurutnya, penyitaan yang disebut terbesar sepanjang sejarah penanganan kasus korupsi itu patut ditiru oleh Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.”Luar biasa Kejaksaan Agung, ini harus menjadi role model buat APH lainnya seperti kepolisian, KPK, dan pengadilan di seluruh wilayah Indonesia agar Indonesia maju, rakyat makmur,” tutur Ipong kepada wartawan, Rabu (18/6/2025).Ipong meminta kepada seluruh aparat penegak hukum, terutama Kejagung, untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja baiknya dalam menjalankan tugas, terlebih dalam upaya memberantas korupsi.”Tak ada lagi main sandiwara atau akal-akalan dalam penegakan hukum, cap jempol buat Kejagung. Hebat, mantap, luar biasa,” jelas dia.Kerja keras memberantas korupsi hingga keberhasilan melakukan penyitaan aset tentunya dalam rangka membantu pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.”Meminta aparat penegak hukum lainnya bertindak sama seperti Kejagung, bisa mengembalikan aset negara di Pemerintahan Prabowo,” Ipong menandaskan.