JAKARTA, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah terbuka soal penulisan ulang sejarah Indonesia.
Dia pun mendesak pemerintah tidak mengaburkan fakta apa pun terkait peristiwa masa lalu.
“Kami juga dari Komisi X akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait dengan penulisan ulang sejarah itu seperti apa. Yang penting jangan ada pengaburan, atau penulisan ulang terkait sejarah tapi kemudian tidak meluruskan sejarah,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Selasa (20/5/2025).
Dalam kesempatan itu, Puan pun mengingatkan kembali semboyan Jas Merah yang pernah digaungkan oleh Presiden pertama RI, Soekarno.
Baca juga: Publik Khawatir dengan Agenda Tersembunyi di Balik Penulisan Ulang Sejarah oleh Pemerintah
Dengan demikian, kata Puan, setiap peristiwa baik maupun buruk harus benar-benar tercatat dalam sejarah dan tak boleh dikaburkan.
“Jadi jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Memang sejarah itu pasti ada yang baik, ada yang pahit. Namun bagaimana kemudian ke depan itu kita harus juga memperlihatkan kepada generasi muda bahwa Indonesia itu berdiri oleh pahlawan-pahlawan kita,” ucap Puan.
“Apa pun yang terjadi ya harus tahu kenapa Indonesia berdiri, pahit dan getirnya berhasil baiknya itu karena memang sudah banyak sekali hal yang terjadi,” sambungnya.
Untuk diketahui, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan penulisan ulang sejarah Indonesia akan menghasilkan narasi versi terbaru yang bakal dirilis pada 17 Agustus 2025 nanti.
Fadli menyebut pemerintah sedang menulis ulang sejarah nasional Indonesia, dan sejarah periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta Joko Widodo (Jokowi) akan dimasukkan ke versi terbaru nanti.
Baca juga: Ini Rencana 10 Bab Sejarah Nasional yang Sedang Ditulis Ulang oleh Negara
“Ya, semua yang perlu di-update, kita update. Misalnya, periode terakhir itu periode sebelum Pak SBY kalau enggak salah. Nanti tentu ditambahkan,” ujar Fadli Zon di Istana, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Menurut Fadli Zon, sejarah Indonesia perlu ditulis ulang karena sejarah nasional terakhir kali ditulis pada era sebelum Presiden SBY.
Maka dari itu, Fadli Zon ingin menambahkan kepemimpinan periode-periode setelahnya, termasuk sampai era Jokowi.
Dia memaparkan, penulisan ulang sejarah ini dilakukan dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia.
Menurutnya, sejarah Indonesia terakhir kali ditulis pada tahun 2012 silam, sehingga sudah perlu ditambah lagi.
“Kita akan update dan menambah beberapa jilid, tentu mendasarkan kepada buku-buku yang sudah ada,” ucapnya.
Namun, proyek penulisan ulang sejarah oleh pemerintah ini mendapat penolakan keras dari masyarakat.
Baca juga: Tim Penulis Jamin Sejarah Versi Baru Nanti Bisa Dikritik-Bukan Propaganda
Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menolak rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah Indonesia.
Ketua AKSI, Marzuki Darusman, menyatakan bahwa proyek penulisan sejarah resmi yang dirancang Kementerian Kebudayaan ini adalah upaya merekayasa masa lalu bangsa Indonesia dengan pendekatan tafsir tunggal.
“Tindakan itu merupakan cara halus pemerintah untuk mengontrol pemikiran rakyat dan memonopoli kebenaran atas sejarah bangsa,” tegas Marzuki.
