Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr meminta seluruh menteri atau sekretaris tiap departemen di kabinetnya mundur.
Hal tersebut disampaikan “Bongbong”, begitu Marcos akrab disapa, pada Kamis (22/5/2025), setelah dilakukannya pemilihan paruh waktu pada 12 Mei 2025.
Marcos Jl. sendiri merupakan presiden yang baru menjabat sejak 2022. Sebelumnya, dia pernah menjadi senator, anggota kongres, gubernur, dan wakil gubernur.
Lantas, apa alasan Presiden Filipina minta seluruh menteri mundur?
Baca juga: Kronologi Jet Tempur FA-50 Filipina Jatuh dan Tewaskan 2 Pilot
Permintaan Marcos agar para menteri di kabinetnya mengundurkan diri secara sukarela dilakukan berkaitan dengan perombakan besaran-besaran dalam pemerintahannya.
Hal itu terjadi setelah para kandidat yang didukung pemerintah meraih hasil mengecewakan dalam pemilihan paruh waktu pekan lalu.
Dalam hal ini, banyak kandidat oposisi justru berhasil memenangkan kursi Senat yang krusial.
“Pengunduran diri secara hormat dari semua sekretaris Kabinet sebagai langkah yang menentukan untuk mengkalibrasi ulang pemerintahannya setelah hasil pemilihan umum baru-baru ini,” bunyi keterangan dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communications Office/PCO) Filipina, Kamis, sebagaimana dilansir Associated Press (AP).
Menurut PCO, perombakan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi Presiden untuk mengevaluasi kinerja setiap departemen dan menentukan siapa yang akan terus melayani sesuai dengan prioritas-prioritas pemerintahannya yang telah dikalibrasi ulang.
“Langkah ini menandai transisi yang jelas dari fase awal pemerintahan menuju pendekatan yang lebih terfokus dan berbasis kinerja,” kata PCO.
PCO kemudian meyakinkan publik bahwa layanan pemerintahan tidak akan terganggu selama masa transisi ini.
Baca juga: Mantan Presiden AS Joe Biden Didiagnosis Kanker Prostat Ganas
Lima dari 12 kursi Senat yang diperebutkan dalam pemilihan paruh waktu dimenangkan oleh sekutu Sara Duterte atau ayahnya, mantan Presiden Rodrigo Duterte.
Duterte yang adalah seorang pengkritik keras Marcos, dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atas tindakan keras anti-narkoba brutal yang dia lancarkan.
Tindakan keras anti-narkoba tersebut menyebabkan ribuan tersangka yang sebagian besar miskin, tewas.
“Ini bukan ‘bisnis’ seperti biasa. Rakyat telah berbicara dan mereka mengharapkan hasil, bukan politik, bukan alasan. Kami mendengar mereka dan kami akan bertindak,” ujar Marcos dalam sebuah pernyataan dari Pemerintah.
Baca juga: Budaya Unik Mengumpulkan Cap Prangko Eki di Stasiun Kereta Jepang
