JAKARTA, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tidak ingin membesar-besarkan informasi terkait pelaksanaan bursa kerja atau job fair.
Ia menilai, yang paling penting adalah memastikan warga benar-benar mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka.
“Untuk urusan job fair secara serius kami menangani kenapa kami tidak mempublikasikan dalam bentuk yang terlalu besar,” ujar Pramono saat ditemui di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025).
Baca juga: Pencari Kerja Padati Job Fair di GOR Tanjung Duren Jakbar
Pramono menyampaikan, Pemprov Jakarta mengedepankan prinsip link and match antara pencari kerja dan perusahaan.
Ia mengklaim bahwa pendekatan tersebut telah menunjukkan hasil, di mana sejumlah peserta job fair sudah langsung diterima bekerja di bidang yang sesuai dengan keterampilan mereka.
Dengan metode yang lebih tertutup dan selektif, proses rekrutmen bisa berjalan lebih efisien dan menghindari penumpukan peserta yang tidak sesuai kualifikasi.
“Karena kami ingin seorang yang datang itu betul-betul orang dengan kapasitas yang dibutuhkan link and match sudah terjadi, beberapa sudah bisa langsung kerja,” kata Pramono.
Pramono menegaskan, penyediaan lapangan pekerjaan adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah sehingga tidak perlu dipublikasikan secara berlebihan.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa rekrutmen untuk Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta pemadam kebakaran (Damkar) akan segera diumumkan. Ia menyebut bahwa minat masyarakat untuk mendaftar sangat tinggi.
Baca juga: Pramono Targetkan 6.652 Ijazah yang Tertahan Diputihkan Tahun Ini
“Untuk Damkar kita akan buka karena sudah kita sepakati kurang lebih ada PPSU 1.100 masih terus berlangsung pada tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, dan saya pribadi enggak ingin yang seperti itu di-expose,” ungkap Pramono.
Pramono menambahkan, job fair masih berlangsung di berbagai tingkat wilayah, mulai dari kecamatan hingga kelurahan.
Meski demikian, ia tetap menolak untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai ajang pencitraan.
“Saya pribadi gak ingin yang seperti itu di-expose karena itu menjadi tanggung jawab kami untuk membantu warga mendapatkan pekerjaan,” ungkap Pramono.
