Politisi Golkar Nilai Pencabutan IUP di Raja Ampat Cerminkan Arah Politik Pemerintah Prabowo

Jakarta – Dukungan politik terhadap langkah tegas pemerintah dalam mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat terus menguat. Kali ini datang dari politisi Partai Golkar yang juga anggota Komisi XII DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu.Ia menyatakan, kebijakan tersebut merupakan representasi langsung dari arah politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi sektor pertambangan nasional secara menyeluruh.Christiany menilai, tindakan pencabutan IUP oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bukan hanya langkah administratif, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menegaskan keberpihakannya terhadap prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan, serta tata kelola sumber daya alam yang akuntabel.“Langkah ini sangat jelas menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo, terutama melalui Menteri ESDM sebagai leading sektor, menjalankan komitmen politik untuk tidak mentoleransi eksploitasi tambang yang merusak kawasan strategis seperti Raja Ampat,” kata Christiany dikutip, Selasa (10/6/2025). Empat perusahaan yang dicabut izinnya—PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham—beroperasi di kawasan yang masuk dalam Geopark Raja Ampat. Lokasi ini memiliki status penting secara ekologis dan geopolitik karena menyangkut citra internasional Indonesia dalam komitmen menjaga kawasan konservasi.Lebih lanjut, legislator asal Sulawesi Utara itu memuji pendekatan kehati-hatian pemerintah dalam menyikapi status PT Gag Nikel yang belum dicabut izinnya. Ia menyebut bahwa penghentian sementara oleh Menteri ESDM mencerminkan prinsip kehati-hatian serta tata kelola berbasis verifikasi dan objektivitas.“Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja secara reaktif, tapi berdasarkan data, audit lingkungan, dan prinsip akuntabilitas publik. Ini cara kerja yang harus diapresiasi,” ujar Christiany. Dalam konteks politik nasional, sikap Golkar ini menambah legitimasi atas langkah pemerintah dalam merespons sorotan publik terhadap pengelolaan tambang di wilayah-wilayah sensitif. Dukungan Fraksi Golkar juga memperkuat koalisi politik pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjalankan agenda reformasi tata kelola SDA, terutama di sektor energi dan pertambangan.“Fraksi Golkar mendukung penuh arah kebijakan sektor energi yang dicanangkan Presiden Prabowo. Kami akan terus mengawal langkah Menteri ESDM agar sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, kedaulatan nasional, dan keadilan antargenerasi,” tegasnya.Christiany juga mengingatkan bahwa isu tambang di Raja Ampat harus menjadi momentum konsolidasi lintas kementerian, bukan ajang saling menyalahkan. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah tanpa menciptakan kegaduhan politik yang kontra produktif.