PKB Desak Menteri Fadli Zon Ralat Pernyataan soal Perkosaan Massal Mei 1998

Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon meralat pernyataannya soal keraguannya terhadap terjadinya perkosaan massal dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998.PKB menilai pernyataan Fadli Zon tersebut melukai hati para korban dan keluarga yang tengah mencari keadilan.”itu adalah sebuah pernyataan yang perlu diralat oleh Pak Menteri,” kata Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB, Maman Imanulhaq saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/6/2025).Menurut Maman, peristiwa perkosaan massal saat kerusuhan Mei 1998 merupakan sebuah realita yang terjadi dan diakui secara luas, bukan sebuah cerita fiktif.”Karena itu adalah sebuah realita bahwa pemerkosaan dan lain sebagainya tahun 1998 itu terjadi dan diakui secara internasional termasuk oleh negara. Dan itu tentu sangat menyakiti kepada kenyataan bahwa pernah terjadi sebuah kekerasan seksual kepada kaum perempuan di negeri ini,” ujar dia.Maman menegaskan PKB sejak dahulu tegas menolak segala bentuk kekerasan, oleh siapapun dan atas nama apapun. Makanya PKB menyayangkan pernyataan Fadli Zon yang seakan melawan fakta tersebut. “Maka tentu penulisan ulang sejarah dengan menghilangkan perasa bahwa tahun 1998 itu tidak ada apa-apa dan lain sebagainya itu tentu sesuatu yang sangat menyakitkan,” ujar dia.”PKB dari awal punya prinsip bahwa no violence, tidak boleh ada kekerasan oleh siapapun kepada siapapun dan atas nama apapun. Itu penting menjadi catatan sehingga Mbak Nihaya sudah bersuara keras sebagai salah satu pimpinan Komisi IX. Dan tentu PKB sejarah keseluruhan akan sangat-sangat menyayangkan bila itu tidak diralat,” sambung dia.Selain itu, PKB juga tengah mendorong diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) demi melindungi perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan.”Maka dimana pun kita harus menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan perempuan dan anak-anak dari kekerasan terutama kekerasan seksual,” tandas dia.Menanggapi polemik yang berkembang, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan apresiasi kepada publik yang semakin menunjukkan kepedulian terhadap sejarah, termasuk masa transisi reformasi pada Mei 1998.Fadli menilai, peristiwa kerusuhan pada 13–14 Mei 1998 masih menyisakan berbagai perdebatan dan sudut pandang, salah satunya terkait isu perkosaan massal yang hingga kini belum memiliki pijakan fakta yang kuat.Mantan aktivis 98 ini menekankan pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam menyikapi isu-isu tersebut, mengingat hal itu menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa.”Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini. Apa yang saya sampaikan tidak menegasikan berbagai kerugian atau pun menihilkan penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru hara 13-14 Mei 1998,” ungkap Fadli Zon.Fadli Zon menjelaskan bahwa pernyataannya bukan dalam rangka menyangkal keberadaan kekerasan seksual, melainkan menekankan bahwa sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal. Ia juga menanggapi kekhawatiran terkait penghilangan narasi perempuan dalam buku Sejarah Indonesia dan menyampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.