Pemerintah Kejar Target 9 Klaster UMKM, Begini Kabar Terbarunya

Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengakui target pembentukan 9 klaster holding UMKM pada 2025 tidak dapat sepenuhnya tercapai 2025.Hingga pertengahan 2025, baru satu klaster yang resmi diluncurkan, yaitu klaster kelautan dan perikanan. Holding ini menjadi proyek percontohan dalam upaya mempercepat transformasi UMKM di sektor unggulan nasional.”Sudah ya, bahwa dari 9 holding yang kita ingin wujudkan, satu sudah jalan, dalam hal ini holding UMKM perikanan dan kelautan,” ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Adha Damanik, dalam diskusi publik di Jakarta, Sabtu (21/6/2025).Dia menuturkan, sektor perikanan merupakan salah satu kekuatan domestik Indonesia dengan potensi terbesar, baik di perairan darat maupun laut.Pemerintah mengedepankan pendekatan sektoral dalam transformasi UMKM, dengan memetakan pelaku usaha ke dalam klaster produktif. Langkah ini dinilai efektif untuk mengoptimalkan potensi lokal serta memperkuat ekosistem pembinaan dan pembiayaan secara kolektif.Meski hanya satu holding yang telah berjalan, Kementerian UMKM tetap optimistis dapat merealisasikan tambahan dua hingga tiga klaster lagi pada tahun ini. Sisa klaster yang belum terbentuk akan dilanjutkan secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang.“Kami dalam tahun ini kita harapkan 2 (sampai) 3 klaster holding itu bisa jalan dan tentunya pada tahun-tahun berikutnya terus kita perkuat,” kata Riza.Dalam peta jalan yang disusun pemerintah, sembilan klaster tersebut meliputi sektor pariwisata (8,74 juta UMKM), kuliner (4,8 juta UMKM), kerajinan tangan (672,14 ribu UMKM), makan bergizi gratis (82,25 ribu UMKM).Selain itu, kesehatan dan kecantikan (81,97 ribu UMKM), perumahan rakyat (32,29 ribu UMKM), pertambangan dan energi terbarukan (107,02 ribu UMKM), rantai pasok otomotif (9,85 ribu UMKM), serta industri olahraga (2,88 ribu UMKM).Pembentukan holding UMKM berbasis klaster ini dirancang agar pelaku usaha mikro tidak bekerja sendiri dan dapat lebih mudah mengakses pasar, pembiayaan, hingga input produksi. Riza menegaskan bahwa pendekatan klaster jauh lebih efektif dibanding membiarkan UMKM berjalan sendiri-sendiri.”Yang paling mungkin adalah dengan jumlah total UMKM kita sekitar 60 juta itu, dibangun cluster-cluster prioritasnya, di mana input produksinya menjadi lebih murah, akses pembiayaannya menjadi lebih mudah, dan akses pasarnya itu menjadi lebih luas. Nah inilah yang menjadi prioritas kita,” jelas dia.Dengan model ini, pemerintah berharap UMKM tidak lagi terbebani oleh biaya produksi yang tinggi dan sulitnya menjangkau pasar yang lebih besar.Holding UMKM juga membuka peluang sinergi antar pelaku usaha dalam satu ekosistem klaster yang sama. Digitalisasi Data UMKM Lewat Super App SAPA UMKM Untuk mendukung pengelolaan klaster yang dinamis, Kementerian UMKM juga tengah mendorong penggunaan aplikasi SAPA UMKM sebagai pusat data berbasis digital. Aplikasi ini ditujukan sebagai super app yang mampu merekam perkembangan UMKM secara real time, bukan hanya data statis tahunan seperti yang selama ini digunakan.”UMKM ini sangat dinamis. Enggak bisa trennya dilihat, dibaca dalam tahunan. Dia paling mungkin bisa dilihat perkembangannya dalam 2–3 bulanan,” terang Riza.Keberhasilan platform ini juga akan sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, termasuk lembaga pembiayaan, e-commerce, kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah.”Itulah kenapa baik itu lembaga-lembaga pembiayaan, baik itu e-commerce, kementerian/lembaga, pemerintah pusat maupun daerah, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan inisiatif ini,” pungkas Riza.