PDIP Minta Kenaikan Dana Parpol Ditunda, Masih Suasana Efisiensi

Jakarta Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan, kenaikan dana bantuan untuk partai politik belum mendesak dan tidak bijak. Apalagi, usulan muncul di tengah efisiensi anggaran oleh pemerintah.”Karena kondisi keuangan negara belum memungkinkan, pemerintah melakukan efisiensi, tiba-tiba kemudian akan ada tambahan untuk dana parpol. Tidak elok di masyarakat,” ujar Said pada wartawan, Rabu (28/5/2025).Dia mengakui, PDIP bisa diuntungkan dari usulan kenaikan dana bantuan parpol, mengingat partainya merupakan partai pemenang pemilu legislatif.Namun, kata Said, PDIP menilai usulan dana bantuan parpol dari Rp1.000 per suara sah menjadi Rp.10. 000 per suara sah itu lebih baik ditunda.”Nah kalau itu terjadi yang diuntungkan kan pasti, dalam hal ini katakanlah PDI Perjuangan. Karena kami ingin PDI Perjuangan memandangnya tidak seperti itu,” kata Said.  Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani beharap, meminta usulan penambahan anggaran partai politik atau parpol dari APBN untukdikaji kembali.”Itu kan baru usulan, jadi perlu dikaji kembali. Yang pertama,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).Puan mengaku, korupsi berpotensi berkurang bila anggaran parpol tecukupi. Di samping itu, uang negara perlu dilihat apakah mencukupi untuk penambahan dana tersebut. “Jadi biaya yang besar di partai politik bisa tercukupi, namun kan itu perlu dikaji kembali dan apakah kemudian anggaran yang ada di APBN memang bisa cukup untuk membiayai hal tersebut,” tuturnya.