JAKARTA, Tiang proyek monorel yang mangkrak di Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika akan diputuskan Gubernur Pramono Anung.
Pramono sedang mempertimbangkan apakah tiang-tiang tersebut akan dibongkar atau dialihfungsikan untuk fasilitas lain.
“Tiang-tiang yang tidak berfungsi itu akan diapakan? Apakah dibersihkan? Apakah dibuat apa? Tentunya harus ada keputusan untuk itu, gak bisa kemudian dibiarkan begitu saja dari waktu ke waktu, karena semua orang tidak mau berpikir, tidak mau susah, tidak mau menyentuh persoalan itu,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).
Baca juga: Nasib Tiang Monorel: Wacana Dibongkar Era Ahok, Kini Diusulkan untuk Jalur Sepeda
Menurut Pramono, tiang-tiang besi tersebut mengganggu estetika kota. Dia pun berjanji akan menyelesaikan masalah tiang-tiang monorel itu.
“Kalau bagi saya pribadi ini adalah hal yang harus diselesaikan. Sehingga yang seperti itu akan kami selesaikan,” ucap Pramono.
Proyek monorel yang dimulai sejak 2004 dan mangkrak pada 2007 itu menyisakan sekitar 90 tiang pancang.
Semula, proyek ini sebagai solusi transportasi Ibu Kota, namun berhenti di tengah jalan karena persoalan hukum yang melibatkan kontraktor dan pelaksana proyek.
“Ini kan berhenti karena ada persoalan hukum pada waktu itu, antara kontraktor, pelaksana dan sebagainya-sebagainya. Bagi pemerintah Jakarta ini sangat mengganggu,” ujar Pramono.
Baca juga: Tiang Monorel di Jakarta Diusulkan Dibangun Jalur Sepeda, Panjangnya 14 Kilometer
Polemik soal pembongkaran tiang monorel ini sejatinya bukan hal baru. Pada masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), wacana pembongkaran juga sempat muncul.
Semula, Pemprov DKI Jakarta akan membayar tiang-tiang tersebut. Namun, lantaran perbedaan harga yang sangat jauh, akhirnya pembayaran pun batal dilakukan.
Kala itu, Pemprov DKI Jakarta bahkan mengirim surat pemutusan kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (JM), dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan bahwa tiang-tiang itu harus dibongkar karena tidak menggunakan dana APBD maupun APBN.
“Karena ini bukan uang APBD atau APBN, ini kan PT JM bekerja sama dengan PT Adhi Karya. DKI minta juga untuk bongkar,” ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta pada 26 Januari 2015.
Namun, hingga kini janji pembongkaran itu belum juga terealisasi.
