KOMPAS.com — Masyarakat Pemerhati Bulutangkis Indonesia (MPBI) menyampaikan sejumlah catatan kritis seusai pertemuan dengan Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) pada Rabu, 11 Juni 2025.
Pertemuan yang berlangsung di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur, tersebut membahas berbagai isu strategis terkait pembinaan dan tata kelola bulutangkis nasional.
MPBI diterima oleh jajaran pimpinan PP PBSI yang terdiri dari Sekretaris Jenderal Ricky Soebagja, Wakil Sekjen Rachmat Setiawan serta Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Daerah dan Kepala Bidang Kelembagaan dan Organisasi.
Melalui pernyataan resminya, MPBI mengungkapkan bahwa mereka telah menyampaikan sejumlah isu penting yang dinilai krusial bagi masa depan bulutangkis Indonesia. Beberapa isu yang dibahas antara lain:
Kendati telah menyampaikan berbagai masukan, MPBI melalui rilis yang diterima pada Jumat (13/6) menilai respons dari pengurus PP PBSI yang hadir dalam pertemuan belum sepenuhnya memuaskan.
Dalam hal isu pencurian umur, misalnya, Ketua MPBI Kurniadi menekankan pentingnya transparansi dan penelusuran ketat terhadap seluruh atlet yang dipanggil ke pelatnas.
Baca juga: Daftar Juara Indonesia Open 2025, Merah Putih Nihil Gelar Lagi di Istora…
Namun, PBSI dinilai masih memberikan jawaban yang mengambang dan terlalu bergantung pada mekanisme pengawasan dari satu turnamen ke turnamen lain.
Sementara itu, untuk penghargaan terhadap sistem peringkat nasional, MPBI mengapresiasi rencana PBSI yang akan memanggil atlet peringkat 1 dan 2 nasional secara otomatis ke pelatnas pada akhir tahun.
Namun, untuk isu lainnya seperti ketersediaan psikolog, peningkatan kualitas turnamen, hingga mekanisme pemilihan pengurus daerah yang lebih adil, belum mendapat tanggapan jelas.
MPBI juga menyoroti rumor mengenai buruknya komunikasi yang melibatkan Wakil Ketua Umum I PBSI Taufik Hidayat dan pengaruhnya terhadap semangat atlet dan pelatih.
Saat hal ini disampaikan, pengurus PBSI disebut menanggapi seolah tidak ada persoalan berarti.
Terkait hal itu, MPBI mengingatkan dengan hormat bahwa dalam struktur keolahragaan nasional, sebaiknya pejabat tinggi negara—khususnya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga—tidak merangkap jabatan sebagai pengurus induk cabang olahraga.
MPBI turut menyoroti kinerja daya lima yang dinilai belum mampu membangun bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan nasional.
Baca juga: Ketua MPBI Soroti Krisis Prestasi Bulu Tangkis Indonesia: “Akar Masalahnya di Mana?”
Hal ini diperkuat oleh hasil polling yang dilakukan media independen SmashKok, yang menunjukkan bahwa 76 persen atlet bulutangkis menyatakan diri tidak bahagia.
Lebih jauh, MPBI menyatakan keprihatinan atas kesan dan indikasi adanya friksi di internal PBSI antara figur-figur baru dalam kepengurusan dengan tokoh-tokoh lama.
Kondisi ini, menurut mereka, berpotensi menghambat visi Ketua Umum PBSI dalam meningkatkan prestasi nasional.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang peduli terhadap bulu tangkis Indonesia, MPBI menegaskan perlunya perubahan sistemik dan transparansi yang lebih besar dalam tubuh PBSI.
Mereka juga menyerukan dukungan lebih nyata dari Ketua Umum PBSI terhadap kerja audit internal serta pengembangan komunitas.
PBSI sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait tanggapan terhadap rilis MPBI ini.
