JAKARTA, Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal percaya Presiden Prabowo Subianto berpihak pada rakyat kecil, terutama kepada pekerja buruh, petani, hingga guru.
Hal ini dikatakan Said menyusul permintaan 4 juta anggota Koalisi Serikat Pekerja – Partai Buruh (KSP-PB) yang berprofesi sebagai petani, nelayan, pelaut, hingga tenaga medis, meminta penghapusan outsourcing atau alih daya.
“Tapi kami percaya, Bapak Presiden Prabowo ada keberpihakan pada orang kecil, kepada guru, kepada petani, dan kelas pekerja lain sebagaimana disampaikan dalam pidato 1 Mei 2025,” ujar Said di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).
Baca juga: Partai Buruh Dukung Demo Ojol: Ini Perjuangan
Koalisi KSP-PB meminta pemerintah berada di pihak mereka, bukan justru ada di sisi kapitalis modal yang menyetujui adanya outsourcing.
“Kita tahu 8 partai politik di Senayan, cenderung saya bilang, cenderung kepada kelas modal, buktinya apa? Mereka setuju outsourcing,” paparnya.
Karena itu, Said meminta Prabowo segera menghapus sistem outsourcing sesuai janjinya dalam pidato pada Hari Buruh (May Day).
Adapun yang dipermasalahkan Said adalah sistem alih daya lewat agen.
Sementara sistem outsourcing dalam pekerjaan di perusahaan tidak dipermasalahkan.
“Kalau outsourcing pekerjaan itu oke, misal pabrik TV memberikan outsourcing pekerjaan pembuatan remot ke pabrik remot, itu boleh. Yang enggak boleh adalah tenaga kerja melalui agen,” jelasnya.
Baca juga: Said Iqbal Minta Presiden Prabowo Segera Hapus Sistem Outsourcing
Selain lewat perekrutan agen, Said menegaskan, tidak boleh adanya outsourcing berkedok pemagangan atau sistem mitra.
“Yang enggak boleh adalah orang magang tapi sebenarnya outsourcing berkedok pemagangan, yang tidak boleh adalah sistem mitra,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk menghapus outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh di Lapangan Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5/2025).
Komitmen dalam penghapusan outsourcing itu akan diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Prabowo menjelaskan, Badan Kesejahteraan Buruh Nasional itu akan berperan sebagai penasihat presiden dalam menyusun arah kebijakan terkait ketenagakerjaan, seperti hak dan perlindungan pekerja.
“Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merilis data yang menunjukkan bahwa 18.610 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari hingga Februari 2025.
