Menteri Pertanian Jepang Mundur Gara-gara Bilang Tidak Pernah Beli Beras

Tokyo – Menteri Pertanian Jepang mengundurkan diri pada Rabu (21/5/2025) karena tekanan politik atas pernyataan kontroversialnya baru-baru ini bahwa dia tidak pernah membeli beras karena mendapatkannya sebagai hadiah dari para pendukung.Pengunduran diri ini terjadi di tengah kesulitan publik menghadapi harga beras —makanan pokok tradisional Jepang— yang mencapai rekor tertinggi.Pernyataan Taku Eto, yang oleh banyak warga Jepang dianggap tidak peka terhadap kenyataan ekonomi, dilontarkan dalam sebuah seminar Partai Demokrat Liberal (LDP) pada Minggu lalu. Partai ini memimpin pemerintahan minoritas yang sedang kesulitan.Insiden kepleset tersebut bisa menjadi masalah lebih lanjut bagi LDP menjelang pemilu nasional pada Juli. Kekalahan besar bisa berarti terbentuknya pemerintahan baru atau Perdana Menteri Shigeru Ishiba harus mundur dari jabatannya.”Saya membuat pernyataan yang sangat tidak pantas di saat konsumen sedang berjuang menghadapi lonjakan harga beras,” kata Eto kepada wartawan setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya di kantor perdana menteri seperti dikutip dari AP.Pengunduran diri Eto adalah yang pertama di bawah kepemimpinan Ishiba yang dimulai pada Oktober.Eto berusaha meluruskan atau menjelaskan kembali pernyataan kontroversialnya yang membuatnya dikritik. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dia tetap membeli beras putih untuk konsumsi pribadi dan tidak hidup hanya dari beras yang diberikan sebagai hadiah oleh para pendukungnya.Dia menjelaskan bahwa komentarnya tentang “beras hadiah” sebenarnya merujuk pada beras cokelat, bukan beras putih. Lebih lanjut dia mengklaim bahwa dia ingin masyarakat mulai tertarik pada beras cokelat, karena beras jenis ini bisa lebih cepat sampai ke pasar.Pemerintah telah melepaskan berton-ton beras dari stok daruratnya dalam beberapa bulan terakhir, namun data terbaru dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa langkah tersebut hanya memberi sedikit dampak. Beberapa supermarket mulai menjual beras impor yang lebih murah.Sebagai penggantinya, Ishiba menunjuk mantan menteri lingkungan hidup yang populer, Shinjiro Koizumi—putra mantan perdana menteri—untuk memimpin kementerian tersebut. Ishiba menyebut pengalaman Koizumi dalam kebijakan pertanian dan perikanan serta semangatnya dalam reformasi sebagai alasan penunjukan tersebut.Koizumi mengatakan kepada wartawan bahwa Ishiba memerintahkannya untuk melakukan segala upaya demi menstabilkan pasokan dan harga beras guna merespons kekhawatiran masyarakat.”Saya diberi arahan untuk mengutamakan beras di atas segalanya,” ujar Koizumi kepada wartawan. “Di masa sulit ini, saya akan melakukan segala daya untuk segera mengatasi tingginya harga beras yang dirasakan dan dikhawatirkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.”Dia juga menyatakan bahwa dirinya memahami kekhawatiran konsumen karena kadang-kadang menyajikan nasi instan kemasan untuk anak-anaknya.Ishiba, yang juga merupakan mantan menteri pertanian, mengatakan dia ingin memperkuat ketahanan pangan dan swasembada Jepang.Menanggapi krisis beras, Ishiba mengatakan dia menduga lonjakan harga beras ini bukan masalah sementara, melainkan masalah struktural.”Mungkin tidak mudah untuk menemukan jawabannya,” ujarnya, namun dia kembali menegaskan janjinya untuk melakukan segala upaya demi meringankan kesulitan yang dialami konsumen dan untuk mereformasi kebijakan perberasan.Koizumi menyebutkan bahwa langkah-langkah yang diambil sejauh ini tidak efektif dan dia akan mempercepat upaya penanganan segera setelah resmi menjabat pada Rabu sore. Permintaan beras di Jepang telah menurun dalam beberapa dekade terakhir seiring semakin beragamnya pola makan masyarakat, namun beras tetap menjadi makanan pokok dan bagian integral dari budaya serta sejarah Jepang.Kekurangan beras mulai terjadi pada Agustus lalu akibat aksi borong menyusul peringatan pemerintah terkait kesiapsiagaan menghadapi gempa besar. Tekanan pasokan sempat mereda setelah panen musim gugur, namun kekurangan dan kenaikan harga kembali terjadi pada awal tahun ini.Pejabat pemerintah menyalahkan kekurangan pasokan pada hasil panen yang buruk akibat cuaca panas pada 2023 serta tingginya biaya pupuk dan produksi lainnya. Namun, beberapa ahli menuding kebijakan jangka panjang pemerintah dalam mengatur produksi dan pasokan beras sebagai penyebab utama.Pelepasan stok beras darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagian dipandang sebagai upaya untuk mengurai masalah distribusi. Pemerintah sendiri membantah adanya kekurangan beras saat ini, namun para pejabat mengatakan masih menjadi misteri mengapa beras tidak sampai ke tangan konsumen.Beberapa pakar menilai bahwa kekurangan beras bisa jadi serius, namun sulit dilacak karena jalur distribusi beras telah menjadi sangat kompleks sejak penghapusan kontrol pemerintah pada 1995.