Menlu Malaysia Serukan ASEAN Perkuat Integrasi Ekonomi dan Persatuan Demi Hadapi Kebijakan Tarif AS

Kuala Lumpur – Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyerukan negara-negara Asia Tenggara untuk memperkuat integrasi ekonomi regional, mendiversifikasi pasar dan menjaga persatuan guna menghadapi tekanan akibat disrupsi perdagangan global, terutama yang dipicu oleh lonjakan tarif dari Amerika Serikat.Pernyataan tersebut disampaikan Mohamad saat membuka pertemuan para menteri luar negeri ASEAN, yang digelar menjelang KTT para pemimpin ASEAN pada Senin di Malaysia, negara yang saat ini menjabat sebagai ketua blok kawasan tersebut.“Negara-negara ASEAN termasuk yang paling terdampak oleh tarif tinggi yang diberlakukan AS. Perang dagang antara AS dan Tiongkok telah mengacaukan rantai produksi dan pola perdagangan dunia secara signifikan. Ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global,” kata Mohamad, dikutip dari laman AP, Minggu (25/5/2025).Ia menekankan pentingnya momen ini untuk memperkuat kerja sama ekonomi kawasan, guna memperkokoh ketahanan ASEAN terhadap guncangan eksternal. “Kita harus memperdalam integrasi ekonomi regional untuk melindungi kawasan dari gejolak global,” ujarnya.Banyak negara ASEAN yang sangat bergantung pada ekspor ke AS kini terpukul oleh kebijakan tarif yang diberlakukan selama pemerintahan Presiden Donald Trump, dengan besaran mulai dari 10% hingga 49%. Enam dari sepuluh negara anggota ASEAN disebut mengalami dampak paling besar, dengan tarif mencapai 32% hingga 49%. Hal ini diperkirakan akan memengaruhi target pertumbuhan ekonomi kawasan yang dipatok sebesar 4,7% tahun ini.Meskipun ASEAN belum berhasil mengadakan pertemuan resmi dengan AS sebagai sebuah blok, beberapa negara seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam telah mengambil langkah cepat untuk memulai negosiasi bilateral dengan Washington setelah Presiden Trump mengumumkan jeda tarif selama 90 hari.Selain membahas isu ekonomi, pertemuan menteri luar negeri ini juga kembali menyoroti krisis di Myanmar. Mohamad menegaskan kembali seruan agar pihak-pihak yang bertikai di Myanmar menghentikan permusuhan dalam konflik bersenjata yang telah berlangsung sejak kudeta militer 2021.“Kami menyerukan semua pihak di Myanmar untuk segera menghentikan permusuhan, memperpanjang dan memperluas gencatan senjata demi membuka jalan menuju pemulihan yang panjang dan penuh tantangan,” tegasnya. Pemimpin militer Myanmar masih dilarang menghadiri pertemuan ASEAN karena kegagalan mereka mematuhi konsensus perdamaian lima poin ASEAN, yang mencakup dialog dan pengiriman bantuan kemanusiaan. Krisis ini, menurut Mohamad, telah mengancam kredibilitas ASEAN, yang selama ini menganut prinsip non-intervensi.Mohamad menambahkan bahwa dampak konflik Myanmar kini meluas ke luar perbatasan, ditandai dengan meningkatnya jumlah pengungsi dan maraknya kejahatan lintas negara. Ia mengatakan Malaysia tengah fokus pada upaya meredakan kekerasan dan memperluas akses bantuan kemanusiaan. Namun, ia mengakui bahwa membangun dialog politik di tengah konflik masih menjadi tantangan besar karena minimnya rasa saling percaya antar pihak yang berseteru.Pada hari Selasa, para pemimpin ASEAN dijadwalkan menggelar pertemuan tingkat tinggi bersama Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang serta pemimpin negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), yakni Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Pertemuan ini bertujuan memperkuat kemitraan ekonomi antara Asia Tenggara dan kawasan Teluk.Mohamad menutup sambutannya dengan menegaskan pentingnya menjaga persatuan ASEAN di tengah tekanan geopolitik global, perubahan iklim, serta berkembangnya teknologi seperti kecerdasan buatan yang belum sepenuhnya diatur. “Tekanan eksternal semakin besar, dan tantangan yang kita hadapi belum pernah sekompleks ini. Inilah saatnya kita memperkuat solidaritas, agar tidak terpecah di tengah badai,” ujarnya.