Menkes Budi: 17 Persen Kematian Ibu dan Bayi Terjadi di Jabar, Jadi Kunci Turunkan Angka Nasional

Jakarta – Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki peran krusial dalam upaya menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di tingkat nasional.Menurut Menkes Budi, hampir 20 persen atau seperlima dari total kasus kematian ibu dan bayi di Indonesia terjadi di Jawa Barat. Karena itu, provinsi ini menjadi fokus utama dalam strategi penanganan masalah kesehatan ibu dan anak.Sebagai langkah nyata, Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) resmi meluncurkan Program Pengampuan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Provinsi Jawa Barat.Program ini merupakan strategi terukur untuk menekan AKI, AKB, serta prevalensi stunting, khususnya di wilayah-wilayah dengan beban kasus tertinggi.Peluncuran program ini dilakukan dalam kegiatan bertajuk Kick Off Intervensi Pencegahan dan Penurunan AKI-AKB, yang berlangsung di Auditorium Pusat Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu, RS Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, pada Selasa, 10 Juni 2025.”Kalau Jawa Barat bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi, maka angka nasional juga ikut turun. Karena 17 persen kematian ibu dan bayi terjadi di Jawa Barat,” ujar Menkes Budi, dikutip dari Sehat Negeriku pada Rabu, 11 Juni 2025.  Direktur Jenderal Kesehatan Layanan Primer dan Komunitas Kemenkes, dr. Endang Sumiwi, menjelaskan, Jawa Barat dipilih sebagai provinsi pertama untuk implementasi program karena beban kematian ibu dan bayi yang tinggi serta kualitas pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatannya yang sudah sangat baik.”Tiga kabupaten dengan beban kematian tertinggi, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Bandung, akan menjadi fokus intervensi. Masing-masing akan didampingi oleh rumah sakit pengampu nasional: RS Harapan Kita Ibu dan Anak, RSCM, dan RSHS,” ujar dr. Endang.Sebanyak 12 puskesmas dan jejaring fasilitas kesehatan tingkat pertama akan dilibatkan dalam penguatan layanan. Fokus utama mencakup standardisasi SOP klinis, penguatan sistem rujukan, pelatihan berkelanjutan, dan mentoring langsung oleh RS pengampu. Kementerian Kesehatan menargetkan keberhasilan program ini di Jawa Barat sebagai model nasional. Strateginya mengedepankan pendekatan berbasis data, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan sistem layanan primer.Program ini juga diharapkan mampu menekan prevalensi stunting, yang menjadi indikator penting dalam peningkatan kualitas hidup anak.Menkes Budi mengapresiasi capaian Jawa Barat dalam menurunkan stunting menjadi 15,9 persen, lebih baik dari rata-rata nasional yang masih berada di angka 19,8 persen.”Ini luar biasa karena penduduk Jawa Barat paling banyak, ibu hamil paling banyak. Tapi bisa menurunkan stunting hingga di bawah nasional,” kata Budi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik peluncuran program ini. Ia menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan masyarakat.Menurutnya, pencegahan harus dimulai dari lingkup terkecil, seperti rumah dan sekolah. “Kesehatan masyarakat tak bisa hanya mengandalkan fasilitas rumah sakit. Ia harus dibangun dari rumah, sekolah, dan lingkungan,” kata Dedi.Dia juga mengusulkan beberapa langkah preventif konkret, seperti pemeriksaan kesehatan pranikah, bekal makanan sehat dari rumah untuk anak sekolah, dan sertifikasi kesehatan bagi pedagang jajanan sekolah.Program Pengampuan Layanan KIA ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memperkuat rumah sakit, tapi juga memperkuat lini pelayanan kesehatan primer.Dengan pendampingan intensif dari rumah sakit rujukan nasional, diharapkan kualitas layanan ibu dan anak di daerah dapat meningkat secara merata.Dengan menjadikan Jawa Barat sebagai titik awal, Kemenkes berharap penurunan AKI-AKB dan stunting dapat dicapai secara nasional dan berkelanjutan.