YOGYAKARTA, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) menyatakan mosi tidak percaya kepada rektornya sendiri, Ova Emilia.
Sikap tersebut diambil karena para mahasiswa malu melihat “Kampus Kerakyatan” hanyalah slogan.
Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardiyanto mengatakan, para mahasiswa hanya ingin mengembalikan marwah UGM sebagai Kampus Kerakyatan.
Kampus Kerakyatan harus berpihak semata-mata demi kepentingan rakyat dan bukan kepentingan penguasa.
“Mosi tidak percaya ke rektor ini kami layangkan karena kekecewaan kami yang mendalam, betapa Kampus Kerakyatan ternyata hanya slogan. Mengingat 27 Mei merupakan hari ketika Rektor dilantik sejak 2022, mosi tidak percaya ini sekaligus hadiah peringatan 3 tahun Rektor menjabat. ujar Tiyo saat dikonfirmasi , Sabtu (24/5/2025) malam.
Tiyo mengatakan, UGM telah berperan membesarkan kekuasaan mantan presiden Indonesia, Joko Widodo. Joko Widodo dinilai telah membentuk rezim pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“UGM mestinya turut bertanggung jawab dengan menegaskan keberpihakannya,” tambah Tiyo.
Baca juga: Cara Memilih Hewan Kurban yang Sehat, Ini Tips dari Dosen UGM
Tiyo menambahkan, UGM tidak tegas dalam menyikapi dinamika politik nasional saat ini. BEM KM UGM menuntut kampus menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah.
“”Kami tidak akan mencabut mosi ini sampai Rektor menyatakan Mosi Tidak Percaya sebagaibukti keberpihakannya kepada Rakyat atau sesuatu yang setara dengannya,” tambah Tiyo.
Tiyo mengatakan, Rektor UGM perlu mengevaluasi total kepemimpinannya apakah sejalan dengan nilai-nilai Universitas Gadjah Mada. Terutama pada bagaimana UGM memposisikan diri di tengah realitas politik yang begitu problematik.
“Keberpihakan UGM kepada Rakyat itu harga yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa dikaburkan dengan dalih bahwa UGM sering menggelar diskusi kritis tentang pemerintah sebagaimana yg diucapkan pada forum terbuka,” kata Tiyo.
Menanggapi tuntutan itu, Sekretaris Universitas Gadjah Mada, Andi Sandi, menyatakan bahwa mosi tidak percaya bukanlah sikap yang tepat bagi institusi pendidikan tinggi seperti UGM.
Ia menegaskan bahwa kampus tetap menjaga netralitas dan mengedepankan pendekatan akademik dalam menyampaikan kritik.
“Kami kalau dikatakan mosi tidak percaya, itu saya kira statement yang agak kurang tepat bagi sebuah institusi pendidikan. Meskipun dari langkah-langkah itu bisa disimpulkan bahwa sebenarnya kami tetap kritis, tidak pernah berhenti untuk memberikan kritik,” kata Andi Sandi usai dialog.
Baca juga: Biaya Kuliah UKT dan IPI Jurusan Hukum 2025 di UI, UGM, dan Unpad
Ia menambahkan, UGM tetap bersikap kritis dan aktif dalam menyuarakan advokasi serta memberikan solusi, namun tetap berada dalam koridor keilmuan dan bukan sikap politis ekstrem seperti mosi tidak percaya.
