JAKARTA, Ketika raksasa baja Amerika Serikat, US Steel, hendak diakuisisi perusahaan asing, pemerintah AS langsung turun tangan. Bukan karena nilainya semata, tapi karena makna strategisnya.
Di tengah gempuran liberalisasi ekonomi global, Amerika menunjukkan bahwa negara tetap punya hak veto ketika industri strategis dipertaruhkan.
Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia?
Baca juga: Krakatau Steel (KRAS) Pasok 120.000 Ton Baja HRC ke Vietnam
US Steel, perusahaan yang berdiri sejak 1901 dan pernah menjadi simbol supremasi manufaktur AS, secara resmi menerima tawaran akuisisi senilai 14,9 miliar dollar AS dari Nippon Steel asal Jepang pada akhir 2023.
Namun, alih-alih berjalan mulus, rencana tersebut justru memicu reaksi keras dari dua tokoh politik utama AS. Presiden Joe Biden dan Donald Trump dua kutub berbeda yang kali ini kompak menolak.
Biden menyebut industri baja domestik sebagai bagian dari “prioritas keamanan nasional.” Trump bahkan berjanji memblokir akuisisi itu jika kembali terpilih, yang kemudian ia penuhi usai dilantik pada Januari 2025.
Trump kemudian mengaktifkan Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) untuk meninjau ulang transaksi ini, mempertegas posisi negara sebagai pengendali atas aset industri vital.
Baca juga: Belajar dari AS, Pertek Jadi Instrumen Lindungi Industri Baja
“Ini menunjukkan bahwa dalam sektor strategis, logika pasar tidak berdiri sendiri. Negara tetap berhak memutuskan,” ujar Widodo Setiadharmaji, Tenaga Ahli Industri dan pengamat sektor baja dan pertambangan, dikutip dari Kontan, Selasa (27/5/2025).
Menurut Widodo, dinamika US Steel menyodorkan pelajaran penting bagi Indonesia yang sedang berupaya mengejar industrialisasi menuju 2045. Salah satunya, pentingnya kehati-hatian dalam membuka akses kepemilikan asing, khususnya di sektor strategis seperti baja.
