JAKARTA, Nasib tragis menimpa SW, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kini terbaring lemah di Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.
SW sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia. Selama bekerja di Negeri Jiran, ia mengalami dua kali serangan stroke sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia dalam kondisi memprihatinkan.
Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menjenguk SW pada Minggu (1/6/2025). Ia menyebut, kondisi pasien perlahan menunjukkan perkembangan positif.
“Dokter menyampaikan bahwa beliau sudah bisa membuka mata dan mulai merespons suara serta sentuhan,” kata Karding.
Sementara itu, dokter spesialis bedah saraf RS Polri, Edo Yohannes Sihombing, mengatakan, kondisi kesadaran pasien mengalami peningkatan signifikan.
Ia menambahkan, SW sebelumnya telah menjalani dua kali operasi di Malaysia.
Karding mengungkapkan, hingga kini SW belum dapat berkomunikasi dan keberadaan keluarganya belum diketahui.
Alamat pada KTP SW yang tercatat di Karanggeneng, Lamongan, Jawa Timur, ternyata tidak dapat ditemukan saat ditelusuri.
“Kami curiga beliau adalah korban calo yang memalsukan dokumen identitas untuk memberangkatkannya ke luar negeri secara ilegal,” ujar Karding kepada wartawan.
Mengingat tidak ada pihak keluarga yang mendampingi, seluruh biaya perawatan SW ditanggung oleh negara melalui Kementerian P2MI.
“Karena tidak ada pihak keluarga, maka pembiayaan ditanggung oleh kementerian. Kami juga akan memastikan penanganan dilakukan secara profesional,” tegas Karding.
Kementerian P2MI juga bakal terus memantau perkembangan kondisi SW serta PMI lainnya yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit tersebut.
Selain kasus SW, pengiriman PMI secara non-prosedural hingga kini disebut masih marak.
Karding menyebut, jumlah PMI yang berangkat tanpa melalui prosedur resmi mencapai ratusan ribu orang, terutama ke Malaysia dan Arab Saudi.
Baca juga: Pekerja Migran yang Stroke Dirawat di RS Polri, Keluarga Belum Ditemukan
“Karena tidak terdata secara resmi, maka saat terjadi masalah, negara kesulitan melakukan perlindungan maupun pemulangan,” ungkapnya.
Untuk mengurangi risiko serupa, pemerintah telah menangguhkan penempatan PMI di sektor pekerja rumah tangga ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Lebih jauh, pemerintah kini tengah menyiapkan skema mitigasi menghadapi repatriasi besar-besaran dari Malaysia, menyusul kebijakan deportasi bagi pekerja migran tanpa dokumen resmi.
“Kami sedang merancang langkah mitigasi agar pemulangan ini bisa dikelola dengan baik,” ujar Karding.
