Kendalikan Gas Rumah Kaca, Kemenhub Dorong Elektrifikasi Transportasi Publik

Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya menekan emisi gas rumah kaca (GRK) atau karbon pada transportasi publik. Diketahui, sektor transportasi menyumbang 15 persen sumber emisi GRK.Sekretaris Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani mengatakan, saat ini isu rendahnya kualitas udara di kawasan perkotaan Indonesia, menjadi prioritas yang perlu segera ditangani pemerintah. Pada 2022, tingkat konsentrasi Particulate Matter (PM) Jabotabek mencapai 2.5.“Rata-rata konsentrasi PM 2.5 pada 2022 di Indonesia adalah 6,1 lebih tinggi dibandingkan batas atas yang diperkenankan oleh WHO,” ujar Ahmad Yani saat menutup studi elektrifikasi transportasi publik ITDP, Pekanbaru, Kamis (19/6/2025).Ahmad Yani menjelaskan, tingginya konsentrasi PM mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat dan akan menghambat pencapaian Indonesia emas 2045. Berdasarkan Rhodium Group 2021 Sektor transportasi menyumbang kurang lebih 15 persen emisi GRK, sebanyak 12 persen berasal dari sektor transportasi jalan.“Tingginya ketergantungan atas energi fosil sebesar kurang lebih 338,4 juta barel per tahun menjadi salah satu faktor tingginya tingkat emisi. Pada transportasi darat di mana hal tersebut diperparah lagi dengan tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan,” jelas Ahmad Yani.  Ahmad Yani mengakui tingginya pertumbuhan kendaraan disebabkan belum optimalnya layanan transportasi publik, khususnya di wilayah perkotaan.Tingginya emisi GRK pada sektor transportasi darat disebabkan beberapa seperti tingginya keluaran emisi GRK kendaraan bermotor, jumlah kendaraan bermotor yang meningkat, serta tingginya kebutuhan energi pada simpul dan fasilitas penunjang transportasi.“Mengantisipasi tingginya keluaran emisi GRK pada kendaraan bermotor, maka pemerintah menargetkan penurunan tingkat keluaran emisi GRK pada kendaraan motor melalui beberapa kebijakan,” ucap Ahmad Yani.Dirjen Perhubungan Darat akan melakukan efisiensi operasional layanan angkutan umum dengan Eco-Driving, penggunaan teknologi hemat energi dan rendah emisi. Salah satunya adalah dengan elektrifikasi transportasi publik transport perkotaan.“Tingginya kebutuhan energi pada simpul dan fasilitas penunjang transportasi darat, disesuaikan dengan penerapan green building design pada simpul dan fasilitas penunjang transportasi darat,” terang Ahmad Yani.  Kebijakan elektrifikasi transportasi publik perkotaan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi seperti tingginya biaya investasi untuk transportasi hijau, rendahnya kesadaran mengenai isu lingkungan bagi publik maupun sektor private. Selain itu, ketersediaan layanan angkutan umum perkotaan yang belum optimal, pembatasan dan keterbatasan APBD atau APBN dalam penyediaan transportasi hijau.“Mayoritas sumber energi di Indonesia ini kan berasal dari PLTU atau batu bara,” kata Ahmad Yani.Ahad Yani mengajak, kebijakan elektrifikasi transportasi publik perlu segera dilakukan di sejumlah kota. Seperti Pekanbaru, terdapat sembilan kendaraan bus listrik sudah mulai beroperasi.“Untuk Surabaya 1 rute 12 kendaraan bus sudah beroperasi, kita tunggu Surakarta segera untuk menggunakan bus listrik ini,” pungkas Ahmad Yani.