JAKARTA, Urbanisasi yang semakin masif membawa tantangan baru bagi Indonesia, khususnya terkait kemiskinan di wilayah perkotaan.
Ekonom menilai program pengentasan kemiskinan tak lagi cukup berfokus di desa, melainkan juga harus menjangkau kota-kota besar yang kini menjadi tempat tinggal mayoritas penduduk Indonesia.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) sekaligus Guru Besar Universitas Paramadina, Didik J Rachbini mengatakan bahwa per tahun ini, sebanyak 59 persen penduduk Indonesia atau sekitar 167 juta orang tinggal di kota.
Baca juga: Celios Sebut Metode Ukur Kemiskinan BPS Sudah Tak Relevan, Ini Sebab dan Dampaknya
Urbanisasi ini akan terus meningkat, bahkan diperkirakan mencapai 70 persen pada 2045.
Menurutnya, lonjakan penduduk perkotaan tanpa diimbangi pemerataan kesejahteraan dapat memperparah kemiskinan di kota.
“Selama ini kita fokus menanggulangi kemiskinan desa, padahal kantong-kantong kemiskinan di kota juga sangat besar. Pemerintah harus mulai menyasar program yang tepat untuk masyarakat miskin kota,” ungkap Didik, Senin (9/6/2025).
Salah satu solusi yang dia tawarkan adalah mendorong model bisnis koperasi di sektor ekonomi digital perkotaan.
Baca juga: Mengapa Negara Tidak Mencetak Banyak Uang untuk Atasi Kemiskinan?
Ia menyoroti bahwa model bisnis transportasi daring saat ini, seperti Gojek, meski berhasil secara teknologi dan bisnis, dinilai belum memberikan kesejahteraan yang adil bagi para pengemudinya.
“Model seperti Gojek hebat, tapi pengemudinya tidak pernah naik kelas. Mereka tetap di posisi bawah dan hanya menjadi alat produksi yang menguntungkan perusahaan. Ini warisan kapitalisme murni,” ungkapnya.
