Kejagung Sita Rp11,8 Triliun di Kasus CPO, NasDem Sebut Langkah Berani yang Puaskan Publik

Jakarta Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penyitaan pada tingkat penuntutan terhadap uang senilai Rp11.880.351.802.619 terkait perkara tindak pidana korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022, yang berasal dari Wilmar Group.Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menyebut, tindakan Kejagung tersebut, adalah hal yang sangat diharapkan masyarakat. “Kalau penegak  hukum kita fokus pada pengungkapan kasus-kasus besar yang kemudian bisa menyita, mengambil alih atau merampas aset-aset kemudian dalam rangka memulihkan keluarga negara, ya seperti inilah yang kita harapkan,” kata dia saat dikonfirmasi, Rabu (18/6/2025).Menurut Rudianto, pengungkapan kasus besar dan penyitaan uang tunai oleh Kejagung sangat baik dan berdampak positif untuk menambah kas negara.”Tren positif ya, tujuan penegak hukum salah satu tujuan kemanfaatan, inilah manfaatnya menyita,  mengambil alih, memulihkan ya keuangan negara yang jumlahnya sangat-sangat fantastis, kurang lebih 11 triliun,” kata dia.Politikus Partai NasDem itu menyebut, langkah berani Kejagung akan menjadi preseden baik atau positif bagi hukum di Indonesia.”Dan sekali lagi, apa yang dilakukan kejagung ini menjadi preseden positif. Saya kira publik betul-betul akan terpuaskanlah dengan langkah-langkah berani yang dilakukan oleh penegakan hukum kita dalam hal ini Kejagung,” pungkasnya. Ketua Umum Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Ipong Hembing Putra, mengapresiasi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berhasil melakukan penyitaan sebesar Rp11,8 triliun dari Wilmar Group terkait kasus tindak pidana korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022.Menurutnya, penyitaan yang disebut terbesar sepanjang sejarah penanganan kasus korupsi itu patut ditiru oleh Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.”Luar biasa Kejaksaan Agung, ini harus menjadi role model buat APH lainnya seperti kepolisian, KPK, dan pengadilan di seluruh wilayah Indonesia agar Indonesia maju, rakyat makmur,” tutur Ipong kepada wartawan, Rabu (18/6/2025).Ipong meminta kepada seluruh aparat penegak hukum, terutama Kejagung, untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja baiknya dalam menjalankan tugas, terlebih dalam upaya memberantas korupsi. “Tak ada lagi main sandiwara atau akal-akalan dalam penegakan hukum, cap jempol buat Kejagung. Hebat, mantap, luar biasa,” jelas dia.Kerja keras memberantas korupsi hingga keberhasilan melakukan penyitaan aset tentunya dalam rangka membantu pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.”Meminta aparat penegak hukum lainnya bertindak sama seperti Kejagung, bisa mengembalikan aset negara di Pemerintahan Prabowo,” Ipong menandaskan.