JAKARTA, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengultimatum para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), baik swasta maupun BUMN, yang belum menjalankan pengembangan wilayah kerja migas meskipun sudah memperoleh persetujuan rencana pengembangan (Plan of Development/POD).
Bahlil menegaskan, pemerintah bakal mencabut hak pengelolaan dan menyerahkannya kepada kontraktor lain yang lebih serius.
Pasalnya, terdapat 10 wilayah kerja yang sudah mengantongi POD namun hingga kini belum digarap.
Baca juga: Bahlil: RI Bakal Lelang 60 Wilayah Kerja dalam 3 Tahun ke Depan
Selain itu, terdapat 17 proyek POD lainnya yang berpotensi menghasilkan total 360 juta barrel minyak dan 18.351 BSCF gas, namun belum dieksekusi.
“Yang berikut bagi KKKS yang sudah kita serahkan kewenangannya, tapi masih lambat mohon maaf, secara undang-undang lima tahun kita harus tarik kepada negara dan kita tawarkan kepada KKKS lain yang mau mengerjakan,” ucap Bahlil dalam Pembukaan IPA Convex 2025 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (21/5).
“Dan ini tanpa pandang bulu, Pak, kalau bapak [Presiden] izinkan tidak hanya swasta, BUMN pun kita lakukan Pak,” tambah dia dalam acara yang juga dihadiri Presiden Prabowo ini.
Baca juga: Prabowo Pastikan Danantara Bakal Investasi di Proyek Energi
Peringatan tersebut, dalam upaya mempercepat peningkatan lifting migas nasional yang belakangan stagnan.
Ia menyebut pemerintah tidak segan mengambil langkah di luar kelaziman untuk memperbaiki kinerja sektor hulu migas.
“Kita melakukan perubahan regulasi besar-besaran, lakukan percepatan dan tidak lagi kita persoalkan antara gross split atau cost recovery karena IRR nya rata-rata sudah ekonomis minimal 13 persen maksimal 17 persen di tengah 15 persen supaya tidak ada lagi perdebatan tentang ekonomion atau tidak, ini yang kami lakukan Pak,” katanya. (Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti)
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul BUMN atau Swasta, Bahlil Ancam Alihkan Blok Migas Mangkrak ke Kontraktor Lain
