JAKARTA, Kericuhan yang terjadi saat penyelenggaraan bursa kerja atau job fair di Bekasi membuktikan bahwa pemerintah tidak serius memfasilitasi para pencari kerja.
Untuk diketahui, job fair yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi di Gedung Convention Center Presiden University, Jababeka, Cikarang Utara, Selasa (27/5/2025), sempat viral di media sosial karena kondisinya menjadi tidak terkendali.
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kericuhan ini disebabkan oleh penyelenggara job fair yang tidak dapat mengantisipasi kepadatan pengunjung.
Baca juga: Gelar Job Fair Berujung Ricuh, Pemkab Bekasi Langgar SOP? Ini Respons Kemenaker
Padahal seharusnya pemerintah, atau dalam hal ini Disnaker Kabupaten Bekasi, mengetahui bahwa angka pengangguran sedang tinggi sehingga akan ada banyak pencari kerja yang datang ke job fair untuk mencari pekerjaan yang sesuai.
“Itu membuktikan bahwa pemerintah memang tidak pernah serius mempersiapkan cara untuk memfasilitasi agar para pencari kerja ini bisa dengan nyaman, bisa mendapatkan pekerjaan,” ujarnya dalam diskusi publik yang dikutip dari YouTube Celios, Kamis (29/5/2025).
Menurutnya, jika tempat acara tidak memungkinkan untuk menampung pengunjung, sebaiknya job fair dilaksanakan secara online.
Sebagai informasi, job fair tersebut membuka 2.517 kuota lowongan pekerjaan dari 64 perusahaan. Namun, jumlah peserta pencari kerja yang hadir mencapai 25.000 orang.
“Job fair itu tidak perlu harus kumpul di satu stadion atau satu tempat,” tegasnya. “Jadi job fair tidak harus selalu berbentuk fisik orang melamar kerja, berduyun-duyun begitu. Itu kuno sekali,” imbuhnya.
Selain itu, pemerintah juga mempunyai pekerjaan rumah yaitu melengkapi pendataan angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun lulusan baru agar terdaftar di satu basis data.
Dengan pendataan yang valid, maka pemerintah akan lebih mudah memetakan lapangan kerja di sektor mana saja yang sedang dibutuhkan di suatu daerah. Barulah berbekal dari data itu, pemerintah menggelar job fair.
“Seharusnya bisa menjadi data basis untuk ditangkap oleh Pemda, oleh pemerintah pusat. Sehingga pendataan tadi bisa di-matching-kan. Industri itu di kawasan Bekasi, kawasan sekitarnya, di Cikarang itu sedang butuh apa dan disiapkan,” ucapnya.
Di sisi lain, tingginya angka pengunjung job fair juga menandakan bahwa lapangan kerja yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan pasar tenaga kerja.
“Masalah strukturalnya adalah lapangan kerjanya tidak ada, tapi jumlah fresh graduate, jumlah orang yang menganggur itu banyak. Jadi kegagalan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Sunardi Manampiar Sinaga mengatakan, pihaknya telah memperingatkan pemda untuk mempersiapkan dengan matang ketika berencana menggelar job fair di daerah masing-masing.
“Pesan khusus kepada Pemerintah Daerah jika menyelenggarakan job fair supaya dipersiapkan dengan baik dari semua aspek sehingga tertib dalam pelaksanaannya,” kata Sunardi saat dikonfirmasi , Kamis.
