Istana Uraikan Alasan Prabowo Tunjuk Djaka Budi sebagai Dirjen Bea Cukai

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purnawirawan Letnan Jenderal Djaka Budi Utama menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.Prasetyo Hadi mengatakan pengangkatan Djaka Budi didasari situasi bea cukai merupakan pos strategis yang rawan pelanggaran hukum, terutama dalam bentuk penyelundupan dan peredaran barang ilegal.”Kita semua paham bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran itu yang masuknya melalui jalur bea cukai,” kata Prasetyo kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (23/5).Prasetyo menyebut presiden membutuhkan figur yang berani dan tegas untuk menghadapi tantangan tersebut secara langsung. Politisi Partai Gerindra itu menambahkan sosok Djaka Budi dinilai cocok menjadi dirjen bea cukai karena punya keterampilan dan kemampuan koordinasi lintas sektor yang mumpuni.”Sosok yang memiliki kemampuan untuk berkoordinasi lintas wilayah, lintas instansi, lintas kementerian, karena jalur masuknya pos-pos bea cukai ini kan tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.Menurut Prasetyo, penunjukan Djaka Budi menjadi dirjen bea cukai merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menambah penerimaan negara dari sektor pajak dan kepabeanan. “Substansinya adalah pemerintah memang sedang ingin bekerja keras meningkatkan pendapatan melalui penertiban-penertiban,” kata Prasetyo.Lebih jauh ia menekankan Djaka Budi telah mengundurkan diri dari satuan prajurit TNI seusai diminta oleh Presiden Prabowo untuk menduduki jabatan dirjen bea cukai. “Sudah mengundurkan diri sebagaimana yang dipersyaratkan,” ujar Prasetyo.Adapun Djaka Budi Utama telah dilantik menjadi Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada Jumat (23/5). Selain Djaka, nama baru lainnya yang akan menjadi anak buah Sri Mulyani yakni Bimo Wijayanto yang akan menjadi Dirjen Pajak Kemenkeu.Djaka merupakan perwira tinggi aktif di TNI Angkatan Darat. Sejak 9 November 2023, ia menjabat sebagai Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri di Kemenko Polhukam sejak 12 Agustus 2021.Djaka juga pernah dikaitkan dengan Tim Mawar. Tim ini merupakan satuan Kopassus yang sempat mendapat sorotan terkait operasi penahanan terhadap beberapa aktivis pro-demokrasi menjelang berakhirnya rezim Orde Baru.