Istana Tampung Usulan Tambahan Dana Buat Partai Politik Guna Setop Korupsi

Istana Kepresidenan menampung usulan peningkatan bantuan dana untuk partai politik alias parpol guna menekan praktik korupsi. Petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan porsi dana yang lebih besar untuk mengatasi masalah korupsi. “Kalau ada usulan untuk peningkatan seperti ini nanti bisa dikaji dan didiskusikan,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, Senin (19/5).Hasan mengatakan narasi mengenai usulan peningkatan dana bantuan negara untuk parpol telah mengudara sejak lama. Juru Bicara Istana Kepresidenan itu menegaskan usulan menambah dana bantuan untuk parpol harus mendapat kajian menyeluruh dan kalkulasi ketat, terutama dari aspek ketersediaan anggaran negara maupun kemampuan keuangan negara.”Kalau tujuannya untuk memberantas korupsi karena biaya politik mahal, ada banyak ide yang bisa didiskusikan, termasuk juga memperbaiki sistem politik,” ujar Hasan.Ia juga menjelaskan ada sejumlah langkah alternatif yang dapat ditempuh untuk memberantas korupsi selain menyalurkan penambahan dukungan finansial bagi parpol, satu di antaranya adalah mengevaluasi sistem politik saat ini yang dinilai sebagai akar dari biaya politik yang mahal.”Memberantas korupsi itu bisa banyak pintu masuknya. Bisa dari menambah bantuan dan bisa juga dari memperbaiki sistem politik,” kata Hasan. Jadi, ide-ide ini nanti bisa didiskusikan lebih lanjut supaya bisa jadi produk hukum di DPR.”Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto mengatakan lembaganya mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar dari APBN ke parpol sebagai salah satu upaya untuk memberantas korupsi.”KPK adalah memberikan rekomendasi pendanaan terhadap partai politik. Agar partai politik itu dibiayai dari APBN,” kata Fitroh sebagaimana diberitakan oleh Antara pada Jumat (16/5).Dia menjelaskan para pihak yang ingin menjadi kepala desa, wali kota, bahkan menjadi presiden membutuhkan dana yang besar. “Dengan sistem politik yang ada kita bisa saksikan bersama tak bisa dipungkiri mereka harus mengeluarkan modal yang sangat besar,” ujarnya.Fitroh mengatakan karena membutuhkan modal yang besar, calon pejabat tersebut akan mencari pemodal untuk mengakomodasi pencalonan dalam hajatan pemilu. Setelah menjabat, mereka memberikan timbal balik kepada pemodal, sehingga banyak terjadi praktik korupsi.