Istana Pastikan Prabowo Belum Berencana Reshuffle Kabinet: Kinerja Menteri Dievaluasi Terus

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum berencama melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Namun, kata dia, evaluasi kinerja para menteri maupun kepala lembaga terus dilakukan.”Belum ada rencana untuk melakukan reshuffle. Belum ada ya. Tapi lebih maknanya semua dilakukan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja seluruh kementerian maupun lembaga,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).Menurut dia, para menteri dan kepala badan sedang fokus mengerjakan tugas dan program-program pemerintah. Sebab, kata Prasetyo, masih banyak masalah di beberapa kementerian yang perlu diselesaikan dibandingkan memabahas reshuffle kabinet.”Ada beberapa masalah di Kementerian. Lintas Kementerian, Kementerian SDM, Kehutanan, Lingkungan Hidup. Itu juga nyangkut di Pariwisata. Masih banyak masalah PR yang harus kita selesaikan,” jelasnya.”Jadi kita lebih fokus ke menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama. Daripada sekedar membahas reshuffle, reshuffle. Karena memang juga itu tidak ada di dalam pemikiran kita untuk melakukan reshuffle,” sambung Prasetyo.Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi membuka kemungkinan Presiden Prabowo melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih. Namun, dia mengatakan kapan dan siapa saja menteri yang akan direshuffle merupakan hak prerogatif Prabowo.”Ya reshuffle, itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” jelas Hasan Nasbi kepada wartawan di Kantor PCO Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025).Dia pun menjelaskan maksud Prabowo yang akan memberhentikan pejabat mundur apabila tak bisa bekerja dengan baik. Hasan menuturkan ucapan Prabowo tersebut berlaku umum dan tak ditujukan untuk pejabat atau menteri tertentu. “Jadi kalau tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Presiden, sesuai dengan tugas, mandat, atau tidak bisa menjalankan pemerintahan yang bersih, yang tidak korupsi, yang tidak mencuri uang rakyat, ya sebaiknya mengundurkan diri sebelum saya berhentikan,” katanya.”Ini peringatan secara umum, dan itu berlaku buat siapa saja. Tidak ditujukan ke orang-orang atau nama-nama tertentu,” sambung Hasan.