KOMPAS.com-Pemerintah Jepang akan memangkas harga beras cadangan nasional menjadi 2.000 yen (sekitar Rp227.000) per 5 kilogram demi meredam lonjakan harga pangan.
Langkah ini juga dibarengi percepatan distribusi ke toko-toko ritel mulai awal Juni 2025.
Kementerian Pertanian Jepang mengumumkan kebijakan ini pada Senin (20/5/2025).
Pemerintah akan melepas 300.000 metrik ton beras dari stok nasional langsung ke pengecer lewat kontrak diskresioner.
Kebijakan ini menjadi prioritas setelah Menteri Pertanian yang baru, Shinjiro Koizumi, berjanji pekan lalu untuk mempercepat penyaluran beras ke pasar.
“Kami akan menghilangkan kekhawatiran masyarakat tentang harga beras dengan kecepatan yang lebih tinggi dan rasa urgensi yang lebih tinggi,” kata Koizumi dalam pertemuan dengan pejabat kementerian, Senin (26/5/2025), seperti dilansir Reuters.
Baca juga: GreenBank Jepang Investasi Rp 16,3 Triliun di Proyek Industri Hijau Batam
Harga beras di Jepang melonjak hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Penyebabnya antara lain cuaca ekstrem yang merusak panen dan meningkatnya konsumsi dari sektor pariwisata.
Situasi ini menambah tekanan bagi pemerintahan Perdana Menteri Shigeru Ishiba yang tengah menghadapi tingkat kepuasan publik mendekati titik terendah, menjelang pemilu Majelis Tinggi pada Juli mendatang.
Koizumi menyatakan pendekatan lama tidak lagi memadai.
“Harga beras naik sekitar dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Kami merasa melanjutkan dengan cara yang sama seperti sebelumnya tidak akan memenuhi harapan masyarakat,” ujarnya kepada timnya di Kementerian Pertanian.
Untuk menekan harga, pemerintah juga akan menanggung biaya distribusi.
Diharapkan, harga beras cadangan yang masuk ke ritel bisa lebih murah, separuh dari harga rata-rata di pasar saat ini.
Jika dibutuhkan, pemerintah membuka opsi untuk menyalurkan beras cadangan di luar jalur pengecer.
Baca juga: Mentan Jepang Mundur di Tengah Krisis Beras, Sempat Datangi Kementan RI
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari sektor swasta. Pada Jumat lalu, Koizumi bertemu CEO Rakuten Group, Hiroshi Mikitani.
Raksasa e-commerce Jepang itu menyatakan siap membantu upaya pemerintah dalam pendistribusian beras ke konsumen.
Secara prinsip, kebijakan cadangan pangan Jepang mengharuskan pemerintah membeli kembali stok beras dalam jumlah yang sama dengan yang dilepas.
Namun, pemerintah memutuskan tidak melakukan pembelian ulang kali ini, guna mencegah harga tetap tinggi akibat sistem yang kaku.
Pada Maret lalu, pemerintah melepas 210.000 ton beras lewat dua kali lelang. Namun, hanya sekitar 7 persen yang benar-benar sampai ke pengecer hingga akhir April, akibat sistem distribusi yang terlalu rumit dan memakan waktu lama.
