Ganjar: Jadi Ciri Khas, Kepala Daerah yang Diusung PDIP Tidak Mempersulit Rakyatnya

Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menyampaikan kepala daerah yang diusung oleh partainya berkomitmen melakukan reformasi birokrasi, tata kelola keuangan, dan digitalisasi pelayanan.Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam penutupan pembekalan kepala/wakil kepala daerah PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (18/5/2025).”Semua ada 97. Pertama adalah terkait dengan reformasi birokrasi, tata kelola keuangan dan digitalisasi dalam hal ini publik ini hampir menyeluruh menjadi komitmen semua,” kata dia dalam sambutan, Minggu.Ganjar menekankan, mayoritas kepala daerah yang diusung PDIP menempatkan reformasi birokrasi sebagai prioritas utama, bersama dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi daerah.”Mudah-mudahan masyarakat jadi terpuaskan dan jadi ciri khas PDI Perjuangan tidak mempersulit rakyatnya, mudah-mudahan ini akan bisa kita selesaikan,” ucap dia.Misalnya di bidang pembangunan sumber daya manusia, Ganjar mengajak kader untuk menbuat program-program inovatif khususnya dalam hal pengembangan ekonomi daerah, investasi dan hilirisasi.”Tiga besar dari tiga bidang prioritas utama yang ada,” ujar dia.Lebih jauh, Ganjar juga menyampaikan setidaknya 61 kabupaten dan kota berkomitmen penuh untuk meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis melalui modernisasi pertanian dan teknologi smart farming. Selain itu, 58 daerah juga berfokus pada pembangunan dukungan infrastruktur pangan.”Pada bidang kemandirian pangan dan kedaulatan pembangunan berkelanjutan, 61 kabupaten dan kota berkomitmen penuh untuk meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis baik modernisasi pertanian termasuk teknologi smart farming ada 58 kabupaten/kota yang berkomitmen penuh untuk pembangunan dukungan infrastruktur untuk pangan kita,” ujar dia.Namun, menurut Ganjar keberhasilan program-program tersebut membutuhkan dukungan politik yang kuat dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan legalisasi kebijakan.”Ini beberapa yang ada, maka butuh dukungan politik dan legalisasi termasuk tantangan dari birokrasi dan pendampingan dari kawan-kawan pusat wabilkhusus dari DPR hari ini,” ucap dia.