Fadli Zon dan Kontroversi Perkosaan Massal Tragedi Mei 1998

Jakarta – Pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengenai tidak adanya perkosaan massal selama Tragedi Mei 1998 telah memicu polemik di Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Fadli menyatakan bahwa peristiwa tersebut hanya berdasarkan rumor dan tidak memiliki bukti yang kuat. Pernyataan ini langsung menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk Komnas Perempuan dan aktivis HAM.Fadli Zon menekankan pentingnya bukti hukum dan akademik dalam menilai peristiwa tersebut. “Saya ingin menggarisbawahi bahwa persoalan-persoalan masa lalu itu kita harus hati-hati. Penuh kehati-hatian terkait dengan data dan bukti,” ujarnya saat peresmian Bali Indah Cultural Park di Polandia. Namun, klarifikasi ini tidak meredakan kontroversi yang ada.Komnas Perempuan mengecam pernyataan Fadli Zon, menegaskan bahwa laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mencatat 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan. Mereka berpendapat bahwa pernyataan tersebut menyakitkan bagi para penyintas dan memperpanjang impunitas bagi pelaku kejahatan tersebut.Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga menilai pernyataan Fadli Zon keliru dan merugikan kredibilitasnya. “Pernyataan ini merupakan pengingkaran terhadap fakta sejarah yang telah terdokumentasi,” ujarnya.Pernyataan tersebut dianggap bertentangan dengan pernyataan resmi BJ Habibie dan temuan TGPF yang dipimpin Marzuki Darusman.Sejumlah aktivis dan organisasi masyarakat sipil menilai pernyataan Fadli Zon sebagai bentuk manipulasi sejarah. Mereka khawatir bahwa pernyataan ini akan memengaruhi penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedang digarap oleh Kementerian Kebudayaan.”Pernyataan ini tidak empatik terhadap korban dan keluarga mereka,” kata salah satu aktivis.Fadli Zon kemudian meluruskan pernyataannya, menekankan bahwa istilah “pemerkosaan massal” memerlukan bukti yang lebih akurat. “Coba bayangkan kalau bangsa kita dicap sebagai bangsa pemerkosa massal,” ujarnya. Politisi PDIP, Bambang Pacul, juga mengingatkan agar Fadli Zon tidak merasa “sok benar” karena subjektivitas pasti memengaruhi penulisan ulang sejarah.”Sejarah versi Fadli tentu dapat ditabrakkan dengan fakta yang lebih akurat,” ujarnya.Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menilai pernyataan Fadli Zon melukai hati para korban dan merendahkan upaya pemulihan yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Fadli Zon untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang kontroversial. Pemanggilan ini dijadwalkan pada masa sidang IV yang akan dimulai pada 24 Juni 2025.Komisi X DPR RI akan mengundang Fadli Zon untuk membahas penulisan ulang sejarah Indonesia dan pernyataannya tentang Tragedi Mei 1998.Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menekankan pentingnya menjaga kebenaran sejarah dan memperjuangkan keadilan bagi para korban tragedi Mei 1998.”Kami akan meminta klarifikasi dan penjelasan dari Fadli Zon terkait pernyataannya yang dianggap kontroversial,” ujarnya.