DPR Akan Panggil Fadli Zon terkait Pernyataan Kontroversial Tragedi Mei 1998

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, terkait pernyataannya yang menuai kontroversi tentang Tragedi Mei 1998. Pemanggilan ini dijadwalkan pada masa sidang IV yang akan dimulai pada 24 Juni 2025.Langkah ini diambil sebagai respons atas gelombang kritik yang muncul terhadap pernyataan Fadli Zon yang meragukan adanya pemerkosaan massal selama kerusuhan Mei 1998. Komisi X DPR RI akan mengundang Fadli Zon untuk membahas berbagai hal tentang penulisan ulang sejarah Indonesia, termasuk pernyataannya soal Tragedi Mei 1998.Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan bahwa pihaknya akan mengundang Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk membahas berbagai hal tentang penulisan ulang sejarah Indonesia. Hal ini termasuk di antaranya terkait pernyataannya soal Tragedi Mei 1998.”Tentu dalam penulisan sejarah nanti itu harus tetap dimasukkan. Mungkin nanti setelah masuk reses, kami akan mengundang (ke dalam) raker Menteri Kebudayaan, sekaligus membahas tentang itu (pernyataannya),” kata Lalu dikutip dari Antara, Selasa (17/6/2025).DPR menekankan pentingnya menjaga kebenaran sejarah dan memperjuangkan keadilan bagi para korban tragedi Mei 1998. Pemanggilan ini bertujuan untuk meminta klarifikasi dan penjelasan dari Fadli Zon terkait pernyataannya. DPR akan meminta klarifikasi dan penjelasan dari Fadli Zon terkait pernyataannya yang dianggap kontroversial.Menanggapi kontroversi yang muncul, Fadli Zon menegaskan bahwa dirinya mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini. Dalam keterangan terpisah, Menbud Fadli Zon menegaskan bahwa dirinya mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini.“Apa yang saya sampaikan tidak menegasikan berbagai kerugian atau pun menihilkan penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru-hara 13-14 Mei 1998,” kata Fadli.Menurut dia, peristiwa huru-hara 13-14 Mei 1998 memang menimbulkan sejumlah silang pendapat dan beragam perspektif termasuk ada atau tidak adanya “perkosaan massal”.Pernyataan Fadli dalam sebuah wawancara publik menyoroti secara spesifik perlunya ketelitian dan kerangka kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah “perkosaan massal”, yang dapat memiliki implikasi serius terhadap karakter kolektif bangsa dan membutuhkan verifikasi berbasis fakta yang kuat. Fadli Zon menekankan pentingnya ketelitian dan kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah “perkosaan massal”.Menurutnya, pernyataan tersebut bukan dalam rangka menyangkal keberadaan kekerasan seksual, melainkan menekankan bahwa sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal. Fadli Zon menegaskan bahwa sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal.