Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Siap Awasi Pelabuhan Gelap, Gandeng Polisi dan TNI

Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru Djaka Budi Utama mulai menyusun strategi setelah resmi dilantik sebagai anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jumat (23/5). Djaka menegaskan komitmennya untuk mengawal penerimaan negara sesuai target pemerintah.Langkah awal yang menjadi prioritasnya adalah pemberantasan praktik penyelundupan di pelabuhan-pelabuhan gelap yang selama ini merugikan negara.“Yang pasti kan banyak lubang-lubang pelabuhan-pelabuhan gelap yang mungkin perlu dikoordinasikan dengan teman-teman di TNI maupun kepolisian,” ujar Djaka usai menghadiri konferensi pers APBN KiTA Edisi Mei 2025 di Gedung Kemenkeu, Jumat (23/5).Djaka, yang berpangkat Letnan Jenderal TNI ini menekankan pentingnya sinergi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan penyelundupan bisa ditekan semaksimal mungkin. Dengan begitu, pihaknya bisa memastikan tidak ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan gelap.Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan bahwa peningkatan pendapatan Bea Cukai tak hanya mengandalkan ketegasan dalam pengawasan barang ilegal, tapi juga memerlukan kemampuan perumusan kebijakan fiskal.“Ini juga butuh konseptor, misalnya dalam memperluas objek cukai. Itu kan bukan urusan militer,” kata Bhima pada Kamis (22/5).Ia menyoroti potensi shortfall penerimaan negara di tengah maraknya peredaran rokok ilegal, banjir barang impor ilegal, serta tekanan dari perang dagang global.Menurutnya, sejumlah pekerjaan rumah menanti Djaka, mulai dari perluasan objek cukai seperti batu bara, pengawasan ketat di pelabuhan dan perbatasan, hingga pengaturan cukai rokok yang lebih efektif.“Indonesia juga perlu melakukan reformasi sistem administrasi yang rumit sehingga memudahkan pelaku usaha,” kata Bhima.Senada, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar menilai pemberantasan rokok ilegal harus menjadi prioritas utama Dirjen Bea Cukai yang baru.“Rokok ilegal sudah sangat marak dan merugikan negara triliunan rupiah. Bahkan ada dugaan backing dari oknum aparat,” ujar Fajry.Tak hanya rokok, Fajry juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap impor barang ilegal, terutama tekstil, demi melindungi industri pengolahan dalam negeri. Menurutnya, banjir produk murah ilegal dari Cina akibat perang dagang global menjadi ancaman serius.“Ini menjadi ancaman serius bagi industri pengolahan nasional,” ujarnya.