Home / Politik / Dinamika Jelang Muktamar PPP Menghangat, Kader di Indonesia Timur Tolak Calon Ketum dari Luar Partai

Dinamika Jelang Muktamar PPP Menghangat, Kader di Indonesia Timur Tolak Calon Ketum dari Luar Partai

Jakarta – Dinamika menjelang Muktamar ke X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghangat. Ketua DPC PPP Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Abdul Madjid Nampira mengatakan, Muktamar PPP harus dapat melakukan perbaikan menuju Pemilu 2029.”Bagi kami di daerah, ini akan menjadi semangat baru dalam melakukan konsolidasi dan kerja-kerja politik partai,” kata Madjid, dalam keterangan pers diterima, Rabu (21/5/2025).Dia berharap, Muktamar berjalan lancar dan tidak lagi menjadi sumber perpecahan baru. Dia menambahkan, para kader terutama di daerah sudah lelah dengan konflik internal di PPP. “Sekarang saatnya kader, pengurus dan segenap elemen partai bersatu padu dan bersinergi membesarkan kembali PPP” kata Madjid.Terkait calon Ketua Umum, Madjid berharap agar Ketum PPP mendatang berasal dari kader internal. Dia percaya, PPP tidak kehabisan kader berkualitas. “Ada Waketum Amir Uskara, ada Syaiful Dasuki mantan Wamenag, ada Bapak Sandiaga Uno, dan masih ada Pak Mardiono ketua umum saat ini yang juga masih layak diberi kesempatan membawa PPP kembali bangkit,” ucap kader PPP dari Indonesia Timur ini. Dia pun percaya para kader PPP se-Indonesia khususnya Indonesia Timur tidak terpengaruh dengan manuver para elite yang terus menyuarakan pihak dari bukan kader untuk menjadi ketua umum PPP.”Saya berharap agar kader PPP khususnya Indonesia Timur tidak terprovokasi dengan mainannya oknum elit DPP dengan berbagai agenda pribadinya. Biarkan kader memilih pemimpin yang asli kader tulen PPP bukan orang luar yang ingin menunggangi PPP” tukas Madjid.”Tak usahlah PPP didagang-dagangkan kemana-mana. Janganlah PPP dijadikan barang dagangan. Kami tidak rela kalau PPP dijadikan barang asongan” imbuhnya tegas.Senada dengan itu, Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Timur, Djainudin Lonek mengingatkan hasil Mukernas II PPP tanggal 13-15 Desember 2024 di Jakarta telah memutuskan bahwa tidak ada perubahan terkait persyaratan calon ketua umum. “Mukernas menyepakati bahwa syarat calon Ketua Umum PPP harus pernah menjadi pengurus harian DPP sekurang-kurangnya satu periode penuh atau pernah menjabat sebagai ketua DPW PPP Provinsi selama satu periode” jelas Lonek.”Apabila ada calon dari luar partai ingin maju menjadi ketum maka tidak bisa,” wanti dia.Artinya, lanjut Lonek, jika dipaksakan dengan mengubah AD/ART di Muktamar maka akan merusak kaderisasi dan infrastruktur politik PPP. “Orang akan mudah membeli PPP asalkan punya uang tetapi mengabaikan ideologi dan prinsip perjuangan PPP sebagai partai Islam” tutur Lonek.”Kaderisasi akan rusak dan nilai-nilai perjuangan para ulama pendiri PPP akan digantikan dengan kepentingan elit dan pengusaha pemborong PPP. Maka prinsip ibadah dan amar ma’ruf nahi munkar akan diganti pragmatisme dan oportunisme segelintir oknum elit PPP” dia menutup.

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *