Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melontarkan kritik terhadap program yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait penanganan siswa nakal melalui pendidikan bergaya militer di barak khusus.
KPAI menilai program ini berpotensi melanggar hak anak.
Namun, Dedi Mulyadi menanggapi kritik tersebut dengan nada tegas.
Baca juga: KPAI: Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer Berpotensi Langgar Hak Anak
Saat ditemui usai menghadiri undangan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (19/5/2025), Dedi menyayangkan sikap KPAI yang dinilainya kurang fokus pada penyelesaian akar masalah.
“Saya sudah sampaikan, KPAI harusnya hari ini arahnya bukan mengoreksi kekurangan dari sebuah kegiatan yang itu penanganan darurat dari sebuah problem,” ujarnya dikutip dari video yang diunggah Dedi di akun Instagramnya.
Menurut Dedi, peran KPAI seharusnya lebih aktif dalam menangani langsung permasalahan yang dialami anak dan remaja, bukan hanya mengkritisi aspek-aspek teknis seperti fasilitas tempat tidur.
Baca juga: Saat PDIP Walk-Out di DPRD Jabar, Dedi Mulyadi Berbagi Cerita Putri Bungsunya Ngambek
“Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, sekolah, yang akhirnya mengarah pada tindak kriminal,” tambahnya.
Ia menyebut ada ribuan anak bermasalah di Jawa Barat. Dari jumlah itu, pemerintah provinsi telah mengambil inisiatif untuk mendidik mereka melalui program khusus.
Dedi bahkan menyebut sudah ada hasil nyata dari program ini.
“KPAI bisa lihat, 39 anak sudah selesai tuh. Kan bisa dilihat keadaan anak itu, disiplinnya, rasa empatinya, bahkan dia menangis di depan ibunya mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan di pendidikan sekolah,” ujarnya.
Dedi juga menyebutkan bahwa dalam waktu dekat, sebanyak 273 anak akan lulus dari program pendidikan di Dodik Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Setelahnya, akan dibuka angkatan baru untuk menampung lebih banyak peserta dari berbagai kabupaten/kota.
“Mungkin dari 1.500 atau 2.000 atau 5.000 yang terkoneksi dengan kabupaten/kota, bisa sampai 15.000 sampai 20.000 peserta yang dikelola kita. KPAI mengambil berapa?” tantangnya.
