Demokrat Yakin Menang Pemilu Korea Selatan 3 Juni, Ini Alasannya

Seoul – Partai Demokrat Korea Selatan (Korsel) menyatakan keyakinannya akan meraih kemenangan dalam pemilu legislatif yang akan digelar pada 3 Juni 2025 mendatang. Pemilu ini dipandang sebagai momentum penting untuk melindungi demokrasi di tengah kekhawatiran publik atas ketegangan politik dalam negeri.Anggota parlemen dari Partai Demokratik Korea, Kim Young Bae, mengatakan bahwa pemilu kali ini bukan sekadar soal kursi parlemen, tetapi menyangkut arah masa depan demokrasi di Korea Selatan.”Pemilu ini sangat penting untuk menjaga demokrasi Korea Selatan, terutama setelah deklarasi darurat militer yang ilegal. Kami percaya rakyat memahami pentingnya pemilu ini, dan secara logis kami yakin Partai Demokrat akan menang,” ujar Kim kepada 14 jurnalis yang terpilih dalam program Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) Batch 4 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation, di Gedung DPR Korsel, Seoul, Selasa (20/5/2024).Menurutnya, yang lebih krusial dari hasil pemilu itu sendiri adalah stabilitas negara pascapemungutan suara. Ia menekankan pentingnya membangun konsensus nasional dan memastikan bahwa otoritas lokal dapat menjalankan tugasnya sesuai hukum dan kepentingan publik.”Setelah pemilu, prioritas kami adalah menstabilkan negara. Pemerintah daerah dan perusahaan lokal perlu memperhatikan hukum dan otoritas setempat demi kelancaran tata kelola negara,” tambah Kim. Pemilu legislatif ini menjadi sorotan karena berlangsung di tengah situasi politik yang cukup dinamis. Sejumlah pihak menilai hasilnya akan berpengaruh besar terhadap posisi partai oposisi dan masa depan pemerintahan Presiden saat ini.Partai Demokrat sebelumnya sempat unggul dalam pemilu legislatif 2020, namun menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan dominasi di tengah fluktuasi opini publik.Korea Selatan akan menyelenggarakan pemilihan presiden pada 3 Juni setelah pengadilan konstitusi negara itu mencopot Yoon Suk Yeol dari jabatan presiden.Yoon dimakzulkan oleh parlemen pada bulan Desember karena pernyataan darurat militernya yang mengejutkan. Pengadilan menguatkan pemakzulannya pada tanggal 4 April, yang membuka jalan bagi pemilihan umum dadakan dalam waktu 60 hari.