Celios: RI Punya 14 Sumber Pendanaan Untuk Program Sosio-Bioekonomi

Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkap Indonesia memiliki 14 sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk mendukung terciptanya program sosio-bioekonomi. Sebagaimana diketahui, sosio-bioekonomi adalah pendekatan pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekologis, dan ekonomi secara seimbang dan berkeadilan. Pendekatan ini menempatkan hubungan antara manusia, alam, dan sistem produksi dalam satu kerangka yang saling terkait dan saling memengaruhi.Peneliti Celios Viky Arthiando Putra, mengatakan beberapa pendanaan yang dapat digunakan adalah memberlakukan pajak penghilangan keanekaragamanan hayati. Pajak ini dapat diberlakukan kepada perusahaan atau individu yang merusak atay menghilangkan keaenkaragaman hayati di Indonesia.“Pajak penghilangan keanekaragaman hayati atau biodiversity loss tax. Jadi ini belum banyak dibicarakan, saya mulai mengkaji soal pajak penghilangan keanekaragaman hayati, proyeksinya mencapai Rp 2,12 triliun,” ujar Viky dalam Policy Brief bertajuk “Sosio-bioekonomi: Integrasi Pelestarian Biodiversitas dan Kohesi Sosial dalam Transformasi Ekonomi Indonesia”, Kamis (22/5).Viky mengatakan dana lainnya dapat diperoleh dari penarikan dana loss and damage fund yang diproyeksikan mencapai Rp 544 triliun. mekanisme pendanaan global yang ditujukan untuk membantu negara-negara berkembang yang mengalami kerugian dan kerusakan akibat dampak perubahan iklim, terutama yang tidak bisa dihindari lagi, seperti bencana alam, kenaikan permukaan laut, dan cuaca ekstrem.Kemudian, dengan penerbitan sukuk hijau atau obligasi hijau yang diprediksi dapat menarik dana hingga Rp 24,65 triliun, pajak karbon yang berpotensi menambah pendapatan negara sebesar Rp 69,75 triliun.“Sebenarnya pajak karbon juga kita sudah di Indonesia selalu mengucapkan, tapi untuk apa sebenarnya pajak karbon itu? Kalau punya sistem sosio-biokonomi, maka dia adalah sistem yang tidak hanya satu bagian saja, maka bisa kita alihkan dalam mendukung pekerja-pekerja sosio-bioekonomi gitu, program-program ini,” ujarnya.Dana lainnya yang dapat digunakan adalah dari sektor pajak dan pungutan pada komoditi ekstraktif atau pertambangan. Dia mengatakan untuk menjalankan program sosio-bioekonomi, pemerintah dapat menarik pajak produksi batubara dengan potensi mencapai Rp 28,76 sampai Rp 47,59 triliun.Selain itu, pemerintah juga dapat menarik dana pungutan tambang kepada beberapa komoditas seperti nikel, tembaga, bauksit, dan timah dengan potensi sebesar Rp 6.804 triliun.“Pajak kekayaan. Ini terkait soal ketimpangan 2 persen orang terkaya di Indonesia kekayaannya setara dengan 5 juta orang di Indonesia. Nah, ini kita hanya mengambil 2 persen saja dari pajak kekayaan orang kaya itu kita bisa mendapatkan Rp 81,8 triliun,” ujarnya.Dia mengatakan pemerintah juga dapat mengalihkan dana korupsi di sektor lingkungan dan ekstraktif untuk mendukung program sosio-bioekonomi. Adapun, potensi dana dari sektor tersebut mencapai Rp 371,2 triliun.Viky mengatakan pemerintah dapat melakukan intervensi agar kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit ultramikro digunakan untuk usaha bukan kegiatan konsumtif. Adapun, dana tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan untuk pengembangan sosio-bioekonomi sebesar Rp 111,6 triliun.“Dana pengutan ekspor kelapa sawit ini juga besar, Rp 24,4 triliun. SLB (Sustainability Linked Fund) sebesar Rp 1 triliun karena belum banyak yang menerapkan. Jadi SLB ini dia bisa lebih umum ke fasilitas umum lainnya, tidak terlalu spesifik ya, dia bisa sangat umum,” ucapnya.Kemudian, pemerintah juga dapat menggunakan Tropical Forest Forever Fund (TFFF) atau dana bagi negara yang mampu menjaga hutannya tetap Lestari sebesar Rp 6,68 triliun, dan dana badan pengelola dana lingkungan hidup (BPDLH) sebesar Rp 207,63 miliar.Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan dana pungutan ekspor kelapa sawit sebesar Rp 24,4 triliun untuk mendorong program sosio-bioekonomi.