JAKARTA, Ketua Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025–2030 Dhahana Putra menegaskan komitmen pihaknya untuk menjaring figur-figur terbaik yang bebas dari kepentingan dan masalah hukum.
Salah satu upaya utamanya adalah mencegah masuknya calon titipan ke dalam proses seleksi.
“Ya, pertama memang kita ini kolegial ya, dan kedua adalah kita pun juga menjaring berbagai informasi dari K/L (kementerian/lembaga) maupun juga masyarakat. Maka penting adanya tolong bantu kami, tolong bantu kami untuk mengusulkan figur-figur yang tidak ada suatu masalah hukum,” ujar Dhahana, dalam jumpa pers di Gedung KY, Selasa (20/5/2025).
Pansel akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), termasuk menggandeng organisasi masyarakat sipil, untuk memperkuat proses seleksi yang bersih.
Baca juga: Seleksi Anggota KY, Pansel Cari Figur seperti Malaikat
“Jadi kami akan komunikasi, kami akan minta dukungan dari KPK, BNN, PPATK, bahkan teman-teman civil society,” ujar dia.
Menurut Dhahana, keterbukaan informasi dan partisipasi publik sangat penting agar proses seleksi tidak disusupi kepentingan tertentu.
Ia bahkan menggambarkan calon ideal sebagai “malaikat”, figur yang bersih dan tidak berambisi terhadap kekuasaan atau materi.
“Kami buka keran semua, ya, karena kita ingin mendapatkan malaikat-malaikat lah. Karena kan kalau malaikat itu mereka tidak punya hasrat lagi, minimal mendekati malaikat lah. Jadi, mereka tidak punya hasrat lagi tentang dunia, yang penting adalah kerja baik untuk berbakti pada nusa dan bangsa. Itulah yang akan kita pilih,” kata dia.
Baca juga: Seleksi Anggota KY: Jangan Biarkan Etik Disandera
Dhahana menegaskan, pihaknya sangat membutuhkan informasi dan masukan dari publik terhadap para calon yang akan diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto, serta DPR.
“Maka, sekali lagi, kami butuh dukungan dan butuh informasi terhadap calon-calon yang akhirnya kita akan usulkan kepada Bapak Presiden maupun juga DPR,” tutup dia.
