BPS dan Otorita Mulai Pelatihan Pendataan Penduduk IKN

Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS)  resmi memulai pelatihan petugas pendataan penduduk IKN. Melalui kegiatan Kick Off Pelatihan Petugas Pendataan Penduduk IKN yang digelar di Gedung Serba Guna, Kantor Kemenko 3 di Plaza Seremoni, Nusantara, Kamis (19/6/2025).Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk menyiapkan pendataan seluruh penduduk yang berada di wilayah delienasi IKN sebagai dasar dari berbagai perencanaan kebijakan yang berbasis data akurat.Pelatihan pendataan penduduk ini diikuti oleh 802 peserta, yang berasal dari wilayah sekitar IKN termasuk mahasiswa, pegawai BPS Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, dan BPS Kutai Kartanegara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pentingnya akurasi dan integritas dalam proses pendataan ini. “Kita belum punya data dasar di wilayah delienasi IKN. Sekarang kita akan mendata semua penduduk, bukan mengambil sampel. Ini adalah data dasar betul. Petugas harus punya semangat dan integritas. Tidak menggunakan persepsi apalagi interpolasi, ekstrapolasi. Semua data harus dicatat apa adanya. Jika datanya keliru, maka kebijakannya akan keliru,” ujarnya.Senada, Kepala BPS Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung arah pembangunan IKN yang berbasis data dan fakta lapangan.  “Ini adalah data dasar pertama yang akan mencakup populasi penduduk dan karakteristik demografi warga di wilayah delienasi IKN. Maka ini akan menjadi akar bagi sejarah penting Ibu Kota Nusantara,” jelas Amalia. Oleh karenanya, Amalia memohon kepada para petugas agar bisa menjaga akurasi, objektivitas, dan konsistensi selama proses wawancara atau observasi di lapangan.”Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, utamakan kualitas data. Bukan hanya kecepatan, tetapi pastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah data yang akurat,” pinta dia. Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah agar seluruh petugas pendataan memahami standar operasional prosedur (SOP), konsep dan definisi, serta tata cara pengisian instrumen. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, juga menekankan pentingnya keberlanjutan sistem kependudukan yang berbasis teknologi. “Setelah data dasar atau primer terpenuhi, khususnya kependudukan, maka ke depan kita harus punya tool untuk update kependudukan yang real time, baik data kelahiran, kematian, maupun mutasi penduduk,” kata Alimuddin.