JAKARTA, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyatakan, institusi negara seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) perlu dilibatkan untuk memperkuat ketersediaan dan distribusi obat-obatan.
Taruna menyebutkan, keterbatasan stok dan distribusi obat ini merupakan penyebab tingginya harga obat di Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga.
“Kita tahu obat-obatan kan banyak sekali bahan baku kita masih lebih dari 90 persen (impor). Harga obat-obat kita, obat-obat tertentu, masih lebih mahal dari negeri tetangga,” kata Taruna di Kantor BPOM, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
“Mungkin dengan keterlibatan TNI bisa mempermudah proses ketercukupan obat-obatan kita yang masih kurang sekarang ini,” ujar dia.
Baca juga: Tentara Mau Bikin Obat, BPOM Dukung Penuh meski Dinilai Offside
Taruna juga menyinggung peran industri farmasi swasta yang saat ini mendominasi produksi obat di dalam negeri.
Namun, ketersediaan bahan baku masih menjadi tantangan besar yang belum teratasi.
“Kalau dalam konteks swasta kan kita tahu ada 240-an perusahaan obat. Di situ ada manufacturing-nya, ada pabriknya, ada 3.000-an distributor obat, tapi kan salah satu masalah kita adalah ketersediaan bahan baku,” kata dia.
Ia mencontohkan, hingga kini Indonesia masih sepenuhnya bergantung pada impor untuk salah satu komponen utama dalam pembuatan obat, yakni kapsul.
“Contoh paling konkret, kapsul obat. Kapsulnya itu masih 100 persen kita impor,” ungkap Taruna.
Baca juga: Kepala BPOM Bakal Temui Menhan Bahas Rencana TNI Produksi Obat
Oleh sebab itu, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjajaki kerja sama dengan BPOM untuk memperkuat kemandirian produksi obat di dalam negeri.
Menurut Taruna, pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada hari ini bertujuan membangun nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara BPOM dan Kementerian Pertahanan.
Kerja sama ini berkaitan dengan rencana Kementerian Pertahanan dan TNI untuk memproduksi obat secara mandiri melalui lembaga-lembaga farmasi yang mereka miliki.
“Hubungannya dalam apa? Yang berhubungan dengan kita tahu bahwa di Kementerian Pertahanan, di TNI ada lembaga obat, lembaga farmasi, yang keinginannya untuk memproduksi obat-obatan sendiri,” kata Taruna.
Selain itu, Taruna menyoroti peran rumah sakit milik TNI dan Polri di seluruh Indonesia yang dapat mendukung ketersediaan obat nasional.
Dia bilang, Menhan Sjafrie memiliki pandangan bahwa ketersediaan obat merupakan bagian dari ketahanan nasional, dan karena itu perlu dikelola sesuai aturan yang berlaku.
Baca juga: Rencana TNI Produksi Obat, Kepala BPOM: Kami Sangat Mendukung
“Dalam konteks itulah, maka Bapak Menteri Pertahanan berpikiran ingin mengikuti aturan perundang-undangan yang ada, bagaimana menjadikan kebutuhan obat nasional itu bagian dari ketahanan nasional,” kata Taruna.
Taruna menegaskan, BPOM mendukung penuh inisiatif tersebut karena sejalan dengan misi lembaganya untuk mewujudkan kemandirian obat nasional.
“Dan dari pihak Badan POM menganggap kemandirian obat betul itu bagian dari ketahanan nasional. Jadi, dalam konteks ini Kementerian Pertahanan ingin berkontribusi, ingin membantu pemerintah untuk ketersediaan obat-obatan,” imbuh dia.
