BKPM Dorong Perusahaan Teknologi Buka Pusat Data di Batam

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong para investor untuk membuka pusat data di luar Pulau Jawa. Salah satunya mempertimbangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam sebagai lokasi strategis pembangunan pusat data.Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Ricky Kusmayadi, mengatakan letak geografis Batam yang dekat dengan Singapura menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk menopang ekosistem digital regional.“Pemerintah sudah menyiapkan fokus untuk digital center ataupun data center itu di area Batam, khususnya di KEK. Karena itu dekat dengan area luar, seperti Singapura, maka ini menjadi perhatian utama kami,” kata Ricky dikutip Senin (19/5).Ricky mengatakan pemerintah juga tengah berupaya mengurangi ketimpangan investasi digital yang selama ini terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Dengan menjadikan KEK Batam sebagai lokasi prioritas, pemerintah berharap terjadi pemerataan pertumbuhan investasi digital nasional.Menurut Data Center Map, terdapat 141 data center yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia hingga awal 2025. Jumlah data center ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-13 dari 161 negara di seluruh dunia.Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah data center terbanyak nasional, yakni sebanyak 83 unit pada 15 Januari 2025.Posisinya diikuti Batam yang memiliki 9 data center, Surabaya 8 data center, Bandung 7 data center, Denpasar dan Bogor masing-masing 4 data center, serta Makassar 3 data center. Wilayah lainnya memiliki satu sampai dua data center, seperti terlampir pada grafik. Berdasarkan data Property Highlight 2024 oleh Knight Frank, pada tahun lalu, sektor data center menjadi salah satu sektor yang signifikan menyerap ruang di kawasan industri. Setidaknya sekitar 33% lahan di kawasan industri di koridor Timur Jakarta terserap oleh sektor data center.Dalam menarik minat investasi pusat data di Indonesia, Ricky menyebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas dan insentif fiskal untuk menarik investor, termasuk pembebasan bea masuk atas mesin dan peralatan yang diimpor.“Mesin-mesin yang diimpor itu bisa mengajukan ke kami, dan akan dianalisis. Kalau sesuai, bisa diberikan persentase keringanan bahkan sampai 0 persen,” katanya.Insentif tersebut merupakan bagian dari fasilitas yang melekat dalam skema KEK, yang juga meliputi penyederhanaan perizinan dan kemudahan perpajakan.Sementara itu, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Mira Tayyiba, menekankan pentingnya dukungan infrastruktur dasar seperti konektivitas, energi bersih, dan ketersediaan air untuk mendukung keberlangsungan pusat data.“Kami mulai berkoordinasi dengan kementerian lain, karena banyak pusat data sekarang meminta untuk mendapatkan clean energy. Begitu juga dengan penyediaan air untuk cooling system-nya,” kata Mira.Ia menambahkan konektivitas yang merata, termasuk di luar Pulau Jawa seperti di KEK Batam, menjadi prioritas pemerintah guna menciptakan iklim investasi digital yang kompetitif dan berkelanjutan.Menurut Mira, pendekatan pemerintah terhadap investasi pusat data tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga mencakup penyediaan kebutuhan dasar yang menjadi pertimbangan penting bagi investor lokal maupun global.