Bicara Udara: Pemerintah Harus Transparan Soal Data Kualitas Udara

Yayasan Udara Anak Bangsa atau Bicara Udara meminta pemerintah dapat membuka secara transparan data dan akses publik terhadap informasi kualitas udara. Keterbukaan informasi tersebut perlu disertai penyampaian yang efektif dengan peringatan dini bagi kelompok rentan.Co-Founder Bicara Udara, Novita Natalia, mengatakan kualitas udara bukan hanya isu lingkungan tetapi juga terkait dengan isu kesehatan yang harus menjadi perhatian semua pihak terkait.“Kualitas udara yang kita hirup setiap hari bukan sekadar isu lingkungan, tapi isu kesehatan publik dan membutuhkan perhatian dari pemangku kepentingan,“ ujar Novita dalam keterangan tertulis, Selasa (20/5).Bicara Udara mendorong terciptanya kolaborasi lintas sektor baik pemerintah, legislator, hingga masyarakat untuk mempercepat perbaikan kualitas udara di Indonesia.“Lebih dari itu, kami juga mendorong Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperkuat regulasi dan penegakan terkait baku mutu udara ambien dan emisi industri, serta melakukan pengetatan terhadap regulasi industri dan pembangkit listrik,” ujarnya.Dengan dukungan dari pemerintah, Bicara Udara menilai Indonesia berpeluang besar memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan dan pembangunan dunia. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah mempersiapkan peraturan untuk dapat mengatasi permasalahan polusi udara yang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH Rasio Ridho Sani, mengatakan saat ini Kementerian LH akan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak untuk menekan polusi udara yang ada di Jakarta.“Saat ini langkah yang kami akan siapkan untuk Jabodetabek, kami mempersiapkan Peraturan Presiden,” ujar Ridho dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (19/5). KLH meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menetapkan standar kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan di Indonesia. Pasalnya, kualitas BBM menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya polusi udara di Indonesia.Untuk itu, KLH meminta kepada Komisi XII untuk memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian ESDM dan Pertamina sebagai perusahaan yang memproduksi bahan bakar.“Karena standar kualitas bahan bakar itu ESDM menetapkan. Kami hanya menetapkan emisinya,” ujarnya.KLH juga akan duduk bersama dengan Kementerian Kesehatan untuk menghitung dampak polusi udara kepada kesehatan manusia.