Bank Nobu Milik Grup Lippo Akan Salurkan 50.000 KPR Bersubsidi

PT Bank Nationalnobu Tbk akan menjadi bank swasta penyalur Kredit Pemilikan Rumah atau KPR bersubsidi kedua. Emiten berkode NOBU tersebut menargetkan dapat menyalurkan KPR untuk kepemilikan 50.000 rumah pada tahun ini.Untuk diketahui, Lippo Group merupakan pemegang saham pengendali Bank Nobu melalui PT Putera Mulia Indonesia dan PT Prima Cakrawala Sentosa sebesar 34,63%. CEO Lippo Group, James Riady, mengatakan NOBU akan segera menyalurkan KPR bersubsidi.”Semoga kami bisa menyalurkan KPR bersubsidi untuk pemilikan 50.000 rumah.  Hal tersebut dimungkinakn karena programnya sudah ada,” kata James di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Jumat (23/5).Untuk diketahui, harga rumah yang bisa mendapatkan KPR bersubsidi telah naik 6% menjadi Rp 162 juta sampai Rp 234 juta. Dengan kata lain, James menargetkan dapat menyalurkan KPR bersubsidi sekitar Rp 9,9 triliun.Berdasarkan laporan keuangan NOBU, penyaluran kredit pemilikan rumah maupun kredit pemilikan apartemen pada tahun lalu tumbuh 36,09% secara tahunan menjadi Rp 11,67 triliun. Alhasil, NOBU menargetkan pertumbuhan KPR pada tahun ini lebih dari 80% menjadi sekitar Rp 21,57 triliun.”Kami tidak ada catatan terkait penyaluran KPR bersubsidi karena programnya sudah baik. Pemerintah sudah mengatur pengelolaan Tapera, PT Sarana Multigriya Finansial, dan program tersebut akan terus disempurnakan. Jadi, tidak ada alasan kami tidak menyalurkan KPR bersubsidi,” ujarnya.James mengakui ada tren peningkatan NPL dalam penyaluran KPR saat ini. Otoritas Jasa Keuangan mendata NPL KPR naik dari posisi 2,49% pada Februari 2024  mencapai 2,88% pada Februari 2025.Oleh karena itu, James berencana untuk mendekatkan lokasi rumah KPR bersubsidi dengan tempat kerja calon nasabahnya. Dengan demikian, James meyakini tingkat NPL KPR NOBU dapat terjaga.Berdasarkan paparan NOBU, rasio kredit bermasalah NOBU secara umum dapat dijaga di level 0,47% pada tahun lalu. “Lokasi rumah bersubsidi harus dibawa ke dekat tempat kerja para debitur. Ini satu hal yang penting sekali,” katanya.  Untuk diketahui, kuota pemilikan rumah melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP mencapai 220.000 unit. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan sumber dana penambahan kuota FLPP sebanyak 220.000 unit merupakan adalah relaksasi Giro Wajib Minimum.”Penambahan kuota FLPP perlu upaya ekstra untuk menyasar debitur masyarakat berpenghasilan rendah dari berbagai profesi yang selama ini didapatkan dari mekanisme pasar,” kata Heru di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Selasa (22/4).FLPP merupakan subsidi pemerintah yang membuat bunga Kredit Pemilikan Rumah terkunci sebesar 5% dengan tenor maksimal 20 tahun. Syarat pendapatan penerima FLPP saat ini adalah Rp 7 juta per bulan jika belum menikah dan Rp 8 juta per bulan bagi yang sudah berkeluarga.BP Tapera menetapkan parameter rumah dengan bantuan FLPP, yakni luas bangunan maksimal 36 meter persegi, luas tanah hingga 100 meter persegi, dengan harga beli tanah dan bangunan di Jabodetabek maksimum Rp 185 juta.