JAKARTA, Bank Dunia (World Bank) mengubah penghitungan standar garis kemiskinan dan ketimpangan per Juni 2025.
Atas perubahan tersebut, angka kemiskinan Indonesia melonjak drastis.
Mengutip dokumen Bank Dunia yang berjudul “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP)”, Bank Dunia mengubah penghitungan dari purchasing power parities (PPP) 2017 menjadi PPP 2021 yang telah dipublikasikan pada Mei 2024 oleh International Comparison Program.
Dengan mengadopsi PPP 2021, tiga garis kemiskinan global mengalami perubahan dari PPP 2017.
Baca juga: Kata Robert Kiyosaki, Langgar 2 Hukum Uang Ini Bikin Orang Miskin
Sebab, metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara berbeda antara PPP 2017 dan PPP 2021.
Sebagai informasi, PPP menentukan perbandingan harga barang dan jasa yang sama di berbagai negara setelah nilai tukar disesuaikan.
Namun, nilai dollar AS yang digunakan pada PPP bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini, melainkan paritas daya beli.
Adapun perubahannya meliputi international poverty line untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrem, yang berubah dari 2,15 dollar AS menjadi 3 dollar AS per orang per hari.
Kemudian, untuk negara-negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income) berubah dari 3,65 dollar AS menjadi 4,20 dollar AS per orang per hari, dan untuk negara-negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income) berubah dari 6,85 dollar AS menjadi 8,30 dollar AS per orang per hari.
Akibatnya, jumlah penduduk miskin di berbagai negara dan wilayah mengalami kenaikan signifikan.
Misalnya, di wilayah Asia Timur dan Pasifik, pada September 2024, jumlah penduduk miskin di wilayah ini sebanyak 20,3 juta orang atau 1 persen dengan menggunakan PPP 2017.
Angka ini meningkat menjadi 54 juta orang atau 2,5 persen pada Juni 2025 ketika Bank Dunia menggunakan metode perhitungan PPP 2021.
Secara global, angka penduduk miskin pada Juni 2025 mencapai 838 juta orang atau 10,5 persen dengan perhitungan PPP 2021, meningkat dibandingkan perhitungan PPP 2017 yang sebanyak 134 juta orang atau 27,3 persen pada September 2024.
“Revisi PPP mencerminkan data terbaru mengenai garis kemiskinan nasional yang menyiratkan revisi ke atas lebih dari yang disarankan oleh perubahan harga murni, terutama untuk garis kemiskinan internasional serta garis kemiskinan negara-negara berpenghasilan menengah ke atas,” tulis Bank Dunia dalam “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP)” dikutip Senin (9/6/2025).
Lalu bagaimana dengan Indonesia?
Baca juga: Celios Sebut Metode Ukur Kemiskinan BPS Sudah Tak Relevan, Ini Sebab dan Dampaknya
